Jakarta – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan retreat kepala daerah telah menjadi agenda penting yang diinisiasi oleh pemerintah. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pembekalan dan penguatan kolaborasi bagi para pemimpin daerah yang baru dilantik, dengan tujuan menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di seluruh Indonesia.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, memiliki peran vital dalam memperkuat sinergi antara kepala daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, pembekalan ini tidak hanya berfungsi sebagai orientasi, tetapi juga sebagai ajang bagi para kepala daerah untuk memahami kebijakan strategis nasional serta memperkuat wawasan kebangsaan.
“Pembekalan ini bukan sekadar orientasi, tetapi menjadi ajang bagi kami para kepala daerah untuk memahami kebijakan strategis nasional, serta memperkuat wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid, menilai bahwa kegiatan retreat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, retreat ini merupakan program pemerintah yang urgent dan strategis, bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya melihat bahwa kegiatan retret mempunyai ‘legal basis’ yang kokoh,” kata Fahri.
Kegiatan retreat ini tidak hanya berfokus pada pembekalan materi, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang sehat antara kepala daerah. Para pemimpin daerah dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola pemerintahan. Berbagai keberhasilan yang diraih di satu daerah dapat dijadikan inspirasi bagi daerah lain untuk diadopsi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, sinergi tidak hanya terjadi antara pusat dan daerah, tetapi juga antardaerah.
Kegiatan retreat ini juga patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya pembekalan langsung dari para menteri serta diskusi terbuka antar kepala daerah, retreat ini menjadi wadah strategis untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi, dan menyelaraskan visi pembangunan nasional. Melalui kegiatan ini, para pemimpin daerah tidak hanya mendapatkan wawasan baru, tetapi juga membangun semangat kolaboratif untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Retreat kepala daerah menjadi upaya investasi strategis bagi masa depan pembangunan Indonesia. Dengan mencetak kepala daerah yang berkualitas, pemerintah menciptakan fondasi yang kokoh bagi percepatan pembangunan nasional. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu melahirkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang optimal, dan masyarakat yang sejahtera.