Jakarta Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras dan minyak goreng hingga April 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli rumah tangga, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Sebagai stimulus ekonomi kuartal pertama, perpanjangan bantuan pangan bukan sekadar memperpanjang distribusi, tetapi juga memperkuat optimisme publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga konsumsi domestik sebagai penopang pertumbuhan.
Di saat berbagai tekanan global masih membayangi harga komoditas dan rantai pasok, kebijakan ini menjadi bantalan sosial yang efektif agar masyarakat tetap memiliki ruang belanja yang memadai, khususnya untuk kebutuhan pokok.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa perpanjangan ini memang dirancang agar manfaat program benar-benar dirasakan luas oleh masyarakat.
Untuk bantuan pangan beras dan minyak goreng, tentu karena persiapan dan lain sebagainya yang dilakukan Bulog, ini sedang berlangsung. Tentu distribusinya akan dilakukan Maret ini sampai April. Ada perpanjangan dan kami di Bapanas sudah membuatkan perpanjangan itu, kata Ketut.
Dalam pernyataan terpisah, Ketut juga menekankan dimensi sosial dari kebijakan tersebut sebagai representasi nyata kehadiran negara.
Program ini diperlukan agar seluruh masyarakat berpenghasilan rendah sejumlah 33,2 juta (keluarga penerima manfaat) dapat merasakan salah satu kehadiran pemerintah, tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari cepatnya penyaluran, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas pasokan nasional.
“Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat,” kata Amran.
Sementara itu, pemerintah juga terus memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk mengantisipasi potensi gangguan cuaca ekstrem yang diprediksi mulai April, termasuk ancaman El Nino yang dapat memengaruhi produksi.
Langkah simultan antara bantuan sosial dan penguatan stok menjadi upaya pemerintah dalam menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mengamankan pasokan jangka menengah.
Kebijakan ini relevan dengan situasi terkini karena menjaga daya beli masyarakat akan berdampak langsung terhadap