sn5ry5v
Oleh: Reza Putra Angkasa*
Dunia riset politik nasional mendadak riuh setelah munculnya narasi kontroversial yang terlontar dari lisan Saiful Mujani terkait upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari berbagai kalangan karena dianggap melampaui batas etika akademik serta mencederai marwah lembaga penelitian di tanah air.
Publik kini mulai menyoroti tajam bagaimana seorang profesor ilmu politik sekaligus pendiri lembaga riset besar seperti SMRC justru terjebak dalam retorika yang inkonstitusional. Fenomena itu tidak hanya merugikan reputasi personal sang pengamat, tetapi juga mengancam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas data yang dihasilkan oleh industri riset secara keseluruhan.
Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menegaskan bahwa setiap aktivitas riset maupun ekspresi publik dalam ekosistem riset wajib berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.
Anas menolak secara tegas segala bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah Presiden Prabowo di luar mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut pandangannya, pimpinan lembaga riset memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk opini masyarakat, sehingga kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi sebuah keharusan yang mutlak.
Anas berpendapat bahwa narasi yang memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab profesi. Ia mengingatkan bahwa kredibilitas lembaga survei sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi para pengelolanya.