Jakarta – Komitmen terhadap perlindungan anak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Mengusung prinsip Kids First, kebijakan ini bertujuan mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak.
PP TUNAS menjadi landasan penting dalam memperkuat kewajiban platform digital, mulai dari moderasi konten, perlindungan data pengguna, hingga mitigasi risiko yang dapat berdampak pada anak. Pemerintah menilai kepatuhan platform merupakan kunci dalam menjaga ruang digital dari berbagai ancaman seperti disinformasi, eksploitasi, dan pelanggaran privasi, yang berpotensi merugikan generasi muda.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang mengancam keselamatan anak di ruang digital.
“Penegakan aturan ini menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, sehingga ruang digital benar-benar aman dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan kewajiban seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melaporkan asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu tiga bulan.
“Seluruh platform wajib memenuhi ketentuan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perlindungan pengguna, khususnya anak,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, delapan platform digital besar menjadi fokus implementasi kebijakan ini. Pemerintah mencatat sebagian besar platform telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Namun demikian, pemerintah tetap menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang tidak patuh, mulai dari teguran administratif hingga penghentian akses.
“Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap platform yang mengabaikan kewajiban atau melanggar hukum,” tegas Meutya Hafid.
Penguatan pengawasan juga dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa koordinasi terus diperkuat untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan.