Oleh: Tiara Ayuningtyas*
Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memastikan program Sekolah Rakyat berjalan transparan, tepat sasaran, dan diawasi secara menyeluruh demi memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Langkah pengawasan tersebut dilakukan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga proses penyaluran bantuan perlengkapan sekolah agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik penyimpangan. Keseriusan itu terlihat dari keterlibatan langsung sejumlah kementerian dalam mengawal progres pembangunan, pengawasan teknis, hingga investigasi terhadap dugaan persoalan pengadaan yang mencuat di tengah masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turun langsung meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap yang berada di Kecamatan Majenang. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai target serta berbagai persoalan teknis di lapangan dapat segera diatasi. Pemerintah memandang pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik biasa, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional melalui pendidikan yang inklusif.
Dalam kunjungannya, Dody Hanggodo memberi perhatian besar terhadap sistem drainase di area proyek. Menurutnya, pengelolaan aliran air menjadi aspek penting karena kondisi tanah di lokasi pembangunan memiliki tingkat kejenuhan air yang cukup tinggi, terlebih ketika intensitas hujan meningkat. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan sistem drainase bekerja optimal agar tidak menghambat proses pembangunan maupun mengganggu kualitas bangunan di masa depan.
Langkah cepat yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus mengejar target pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kualitas proyek tetap terjaga. Pengawasan teknis yang dilakukan secara langsung oleh pejabat kementerian menjadi sinyal bahwa pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar diawasi secara ketat demi menghindari kesalahan konstruksi maupun potensi pemborosan anggaran.
Di sisi lain, pengawasan pemerintah terhadap program Sekolah Rakyat juga menyasar aspek sosial dan administrasi penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pemerintah ingin memastikan program tersebut tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Saifullah Yusuf menekankan bahwa proses penerimaan peserta didik dilakukan melalui sistem penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya. Mekanisme tersebut diterapkan agar pemerintah dapat langsung memverifikasi kondisi masyarakat yang layak menerima program pendidikan tersebut. Dengan sistem itu, pemerintah berharap tidak ada praktik titipan, pungutan liar, maupun permainan oknum tertentu yang dapat mencederai tujuan mulia program Sekolah Rakyat.
Pernyataan Saifullah Yusuf sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah menyadari bahwa program bantuan sosial maupun pendidikan sering kali rentan disusupi kepentingan tertentu. Karena itu, pengawasan menyeluruh terus diperkuat agar pelaksanaan Sekolah Rakyat benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.
Keseriusan pengawasan itu juga tampak dari langkah Kementerian Sosial yang melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait dugaan mark up harga pengadaan sepatu serta perlengkapan Sekolah Rakyat. Pemerintah memilih bergerak cepat untuk menelusuri isu tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap program pendidikan yang sedang dijalankan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan investigasi terhadap dugaan persoalan pen