*) Oleh : Gavin Asadit
Reformasi sering terdengar seperti slogan, tetapi di era Presiden Prabowo Subianto, ia mulai diletakkan sebagai agenda kerja yang bisa diukur—terutama pada sektor yang paling menentukan kualitas negara: Polri, TNI, birokrasi, dan penegakan hukum. Komitmen untuk menjaga dan mempercepat reformasi bukan hanya soal merapikan prosedur, melainkan menata ulang watak tata kelola: dari budaya nyaman menjadi budaya akuntabel, dari kekuasaan yang sulit disentuh menjadi kekuasaan yang tunduk pada aturan.
Komitmen tersebut selalu ditekankan Presiden Prabowo dalam berbagai agenda pemerintahan, termasuk saat mendorong reformasi menyeluruh di sejumlah lembaga strategis negara. Pemerintah memandang reformasi bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah besar untuk memperkuat kualitas institusi agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, pemerintah ingin memastikan seluruh lembaga negara mampu bekerja lebih adaptif, efisien, dan memiliki koordinasi yang kuat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah reformasi institusi penegakan hukum dan birokrasi pelayanan publik. Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan reformasi dilakukan secara menyeluruh terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dimulai dari institusi yang memiliki peran langsung terhadap pelayanan dan kepercayaan publik. Pemerintah menilai pembenahan kelembagaan penting dilakukan agar institusi negara semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaring masukan publik sebagai bagian dari proses reformasi. Pendekatan tersebut dinilai penting agar reformasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan reformasi mampu memperkuat integritas lembaga negara sekaligus meningkatkan efektivitas kerja aparatur pemerintahan. Karena itu, sejumlah evaluasi terhadap sistem kerja, pengawasan internal, hingga pola koordinasi antarlembaga terus dilakukan secara bertahap.
Agenda reformasi lembaga juga sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo dalam membangun negara yang lebih kuat dan berdaya saing. Pemerintah menilai tantangan pembangunan nasional ke depan membutuhkan birokrasi yang cepat, tepat, dan mampu bekerja secara kolaboratif. Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan tidak hanya menyasar aspek regulasi, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, hingga peningkatan budaya kerja profesional di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dan memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie sebelumnya juga menekankan pentingnya reforma