Oleh : Abdul Razak)*
Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam menopang ketersediaan pangan nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat nelayan di Indonesia. Karena itu, pengembangan desa nelayan dan penguatan ekonomi pesisir kini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Komitmen tersebut terlihat melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih yang didorong pemerintah di berbagai daerah. Program ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kelautan yang terintegrasi mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Di Kabupaten Bengkalis, pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi pelayanan guna mendukung aktivitas nelayan. Salah satunya melalui penerapan aplikasi X-Star yang mempermudah nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kegiatan melaut. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas nelayan yang selama ini kerap terkendala akses BBM.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir mengatakan aplikasi X-Star telah terhubung dengan sistem BPH Migas sehingga proses pengajuan hingga penerbitan barcode untuk penebusan BBM subsidi menjadi lebih praktis dan cepat. Menurutnya, pelayanan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar nelayan.
Alhamdulillah saat ini Dinas Perikanan telah sukses menerbitkan aplikasi X-Star untuk nelayan mendapatkan BBM subsidi baik solar maupun pertalite, ujar Azmir dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa di RRI Bengkalis, Kamis 21 Mei 2026.
Azmir menjelaskan, nelayan cukup melengkapi persyaratan seperti kartu nelayan atau kartu Kusuka serta dokumen kapal untuk memperoleh barcode penebusan BBM subsidi. Setelah proses verifikasi selesai, nelayan dapat langsung melakukan penebusan BBM di SPBU yang telah ditentukan.
Kebijakan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat pesisir karena akses BBM menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas melaut. Dengan kemudahan layanan dan dukungan sarana yang lebih baik, produktivitas nelayan diharapkan meningkat sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain Bengkalis, penguatan ekonomi pesisir juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memaparkan sejumlah rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta.
Mahyeldi menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan perlu dikelola secara optimal melalui pendekatan ekonomi biru. Menurutnya, pembangunan sektor kelautan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi demi keberlanjutan sumber daya laut.
Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan, ujar Mahyeldi.
