Oleh: Alif Mahendra )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Langkah percepatan deregulasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan investasi global yang semakin ketat.
Presiden Prabowo menilai reformasi perizinan harus segera diwujudkan agar Indonesia mampu menjadi tujuan investasi yang lebih menarik. Percepatan pembentukan Satuan Tugas Deregulasi Investasi merupakan wujud nyata dari keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama para pelaku usaha.
Presiden menyampaikan bahwa banyak investor, termasuk dari luar negeri, mengeluhkan lamanya proses perizinan di Indonesia. Keluhan itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pelayanan investasi yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Presiden Prabowo memandang bahwa investasi tidak boleh terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit. Dalam arahannya, pemerintah harus memastikan setiap pelaku usaha yang datang dengan niat baik untuk membangun usaha di Indonesia memperoleh dukungan penuh.
Presiden juga menegaskan bahwa penyederhanaan aturan bukan sekadar soal efisiensi birokrasi. Reformasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat perputaran ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Pemerintah menyadari bahwa proses perizinan yang terlalu panjang dapat mengurangi kepercayaan investor. Dalam konteks persaingan kawasan, kecepatan pelayanan menjadi faktor penting yang menentukan pilihan investor dalam menanamkan modalnya.
Presiden Prabowo membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan negara tetangga yang mampu menyelesaikan izin usaha hanya dalam hitungan minggu. Perbandingan ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah untuk segera mempercepat reformasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah ditugaskan untuk mengumpulkan para ahli guna mempercepat pembentukan satgas deregulasi. Penugasan ini menunjukkan bahwa reformasi dilakukan secara serius dengan melibatkan pendekatan teknokratis.
Pemerintah berharap satgas ini mampu menjadi motor perubahan dalam mempercepat penyelarasan aturan antar kementerian dan lembaga. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci agar reformasi berjalan efektif.
Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan ekonom. Pakar ekonomi, Didik J. Rachbini, menilai pembentukan Satgas Deregulasi Investasi merupakan langkah positif untuk mengurai persoalan struktural yang selama ini membebani tata kelola ekonomi nasional.
Didik memandang bahwa kritik Presiden terhadap birokrasi menunjukkan adanya kesadaran kuat dari pemerintah untuk membenahi institusi. Menurut pandangannya, persoalan investasi Indonesia memang berakar pada lemahnya efisiensi birokrasi.
Didik menilai proses perizinan di Indonesia masih terlalu panjang dibandingkan negara-negara pesaing. Situasi ini membuat Indonesia kehilangan peluang untuk menangkap arus investasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan.