Oleh: Maya Pratiwi )*
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan terus menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Melalui penguatan stok beras, perluasan jaringan distribusi, dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi sektor pangan nasional.
Kebijakan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau. Stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Perum Bulog menjadi salah satu garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui dukungan stok Cadangan Beras Pemerintah yang berada pada level tinggi, Bulog mempercepat distribusi bantuan pangan dan penyaluran beras SPHP ke berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa hingga awal Juni 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, distribusi SPHP, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.
Ketersediaan stok yang kuat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi gejolak harga. Dengan cadangan yang memadai, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga keseimbangan pasar.
Selain memperkuat stok, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Hingga awal Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut dapat tersalurkan sebelum akhir Juni.
Percepatan penyaluran bantuan pangan memiliki dampak yang sangat penting terhadap stabilitas harga. Ketika kebutuhan beras masyarakat penerima bantuan dapat dipenuhi melalui program pemerintah, tekanan permintaan di pasar menjadi lebih terkendali. Kondisi tersebut membantu mencegah kenaikan harga yang berlebihan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, distribusi beras SPHP terus diperluas ke berbagai saluran resmi. Hingga awal Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai ratusan ribu ton yang didistribusikan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Menurut Ahmad Rizal Ramdhani, beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Karena itu, Bulog terus mempercepat dan memperluas distribusinya agar manfaat program dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
Efektivitas program tersebut terlihat dari kondisi harga beras yang relatif terkendali di berbagai daerah. Di Jawa Timur misalnya, pelaksanaan SPHP dan Bantuan Pangan turut berkontribusi menjaga harga beras medium tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu,menjelaskan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP di wilayahnya telah mencapai lebih dari 65 ribu ton atau sekitar 66 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional dan menunjukkan tingginya efektivitas program dalam menjaga stabilitas pasar.
Selain beras SPHP, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan kepada lebih dari 5,6 juta penerima di Jawa Timur. Setiap penerima memperoleh beras dan minyak goreng yang membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar.
Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan juga diperkuat melalui optimalisasi program SPHP sepanjang tahun 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyaluran SPHP kali ini berlangsung tanpa jeda sehingga distribusi beras kepada masyarakat dapat berjalan lebih konsisten.
Badan Pangan Nasional mencatat bahwa hingga April 2026 realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 371 ribu ton. Capaian tersebut didukung oleh perluasan kanal distribusi yang melibatkan BUMN, BUMD, ritel modern, serta pengecer pasar rakyat di berbagai daerah.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menilai keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program. Dengan semakin banyaknya saluran distribusi yang terlibat, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap beras SPHP dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah mempertahankan harga beras SPHP sebagai instrumen penyeimbang pasar. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan gejolak harga beras dapat dikendalikan.
Keberhasilan program SPHP dan Bantuan Pangan juga tercermin dari semakin terkendalinya inflasi komoditas beras sepanjang 2026. Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang sempat mengalami tekanan cukup tinggi, kondisi saat ini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Stabilitas harga yang terjaga menjadi bukti bahwa sinergi antara penguatan stok, perluasan distribusi, dan bantuan pangan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Pangan