Jakarta – Aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa, termasuk tuntutan penurunan harga BBM serta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati.
Namun demikian, beragam pandangan yang berkembang diharapkan dapat disalurkan melalui dialog yang konstruktif untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah saat ini tengah berfokus mengawal ketahanan nasional melalui kebijakan fiskal yang terukur dan program penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Langkah penyesuaian harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, merupakan keputusan realistis untuk menjaga kesehatan APBN yang sedang menghadapi tekanan defisit berat, sekaligus memastikan alokasi subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono menilai tuntutan untuk membatalkan penyesuaian harga energi nonsubsidi kurang selaras dengan kebutuhan fundamental negara saat ini. Tekanan fiskal dan fluktuasi nilai tukar rupiah menuntut pemerintah mengambil kebijakan yang rasional demi mempertahankan kepercayaan pasar global.
“Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati. Namun, dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa, nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada,” ujar Agustinus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika pemerintah dipaksa membatalkan penyesuaian harga ini, risikonya adalah pembengkakan utang negara.
“Kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal. Pilihan menutup defisit dengan utang memiliki probabilitas kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini,” tambahnya.
Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan mengawal dinamika penyampaian pendapat ini secara humanis, sembari mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif agar roda perekonomian masyarakat tidak terganggu.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh elemen mahasiswa untuk menghindari eskalasi jalanan yang kontraproduktif dan beralih ke saluran-saluran komunikasi yang sehat.
“Terkait kegiatan masyarakat, kami mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif,” ujarnya.
Kapolri menyatakan bahwa Polri sangat menghormati hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pandangannya di muka umum. Namun, ia mengingatkan agar pergerakan massa tidak mengorbankan ketertiban umum atau hak-hak masyarakat lain yang sedang beraktivitas.
“Kami akan menjaga agar seluruh kegiatan dan aspirasi masyarakat tetap berlangsung secara konstruktif dan terukur,” pungkasnya.