Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian rakyat dari tingkat desa apabila dijalankan secara tepat, adaptif, dan disertai pengawasan yang efektif. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan menjadi instrumen penggerak ekonomi berbasis kerakyatan yang mampu memperluas akses pasar, memangkas rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, mengatakan bahwa secara konsep, Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan yang sangat baik untuk membangun ekonomi dari akar rumput.
“Pada hakikatnya, konsep Koperasi Merah Putih sangat baik. Tujuannya adalah mendorong perekonomian rakyat dari tingkat akar rumput dan menjadi ruang baru bagi ekonomi masyarakat di desa maupun daerah, sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Faisyal.
Menurutnya, koperasi bukanlah instrumen yang bekerja dengan logika kapitalisme, melainkan ekonomi yang tumbuh dari partisipasi rakyat. Dalam konteks tersebut, negara berperan sebagai fasilitator yang mempercepat tumbuhnya ekosistem ekonomi masyarakat melalui kebijakan dan dukungan kelembagaan.
Ia menjelaskan bahwa apabila program ini berjalan optimal, Koperasi Desa Merah Putih dapat berfungsi sebagai pusat rantai pasok yang menampung hasil panen petani, menyediakan kebutuhan produksi seperti pupuk dan sarana pertanian, hingga mendistribusikan hasil produksi kepada industri maupun mitra usaha.
“Selama ini banyak petani menghadapi kendala akses pasar. Kehadiran Koperasi Merah Putih dapat menjadi pembuka pasar sekaligus mengakomodasi hasil panen agar memiliki nilai ekonomi yang lebih baik,” kata Faisyal.
Selain sektor pertanian, konsep serupa juga dinilai dapat diterapkan di wilayah pesisir untuk mendukung nelayan melalui penyediaan kebutuhan melaut serta penyaluran hasil tangkapan secara lebih efisien. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar menjalankan aktivitas bisnis, tetapi menjadi instrumen yang membantu menggerakkan ekonomi masyarakat secara kolektif.
Faisyal mengatakan keberadaan koperasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rantai distribusi yang panjang dan praktik perantara yang selama ini mengurangi keuntungan petani maupun nelayan.
“Kehadiran Koperasi Merah Putih bukan untuk berbisnis dengan rakyat, tetapi membantu perekonomian rakyat agar berjalan lebih baik. Negara hadir untuk mempercepat roda ekonomi yang selama ini terhambat,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar implementasi program tidak dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga memerlukan model koperasi yang disesuaikan dengan potensi lokal.
“Pemerintah perlu melakukan pemetaan yang matang. Kebutuhan daerah pertanian, pesisir, maupun wilayah berbasis ekonomi kreatif tentu berbeda sehingga konsep Koperasi Merah Putih harus menyesuaikan ekologi ekonomi lokal masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, Faisyal menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Pengawasan tersebut, menurutnya, perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta aparat penegak hukum sehingga tata kelola koperasi tetap akuntabel dan transparan.
Ia juga menilai mekanisme pengawasan publik harus dikelola secara baik agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat tanpa menimbulkan kegaduhan di ruang publik maupun media sosial.
Faisyal menyatakan optimistis bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan yang memperkuat kemandirian desa apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Menurut saya, Koperasi Merah Putih harus tetap berjalan. Berbagai tantangan yang muncul merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan program, namun dengan perbaikan tata kelola dan pengawasan yang baik, koperasi ini dapat menjadi instrumen penting dalam menyelamatkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia,” pungkasnya.