Oleh : Aditya Rahman )*
Percepatan industrialisasi kembali menjadi penegasan penting dalam arah pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, Indonesia tidak lagi cukup mengandalkan kekayaan sumber daya alam sebagai komoditas mentah untuk diekspor. Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri melalui penguatan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk berkualitas, menyerap tenaga kerja, menguasai teknologi, serta memperkuat daya saing nasional. Karena itu, penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mempercepat industrialisasi merupakan langkah strategis yang mencerminkan visi besar menuju kemandirian ekonomi.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin membawa Indonesia keluar dari jebakan sebagai negara pengekspor bahan baku sekaligus pasar bagi produk impor. Sebaliknya, Indonesia didorong menjadi negara produsen yang mampu memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, mulai dari kendaraan bermotor, produk elektronik, hingga berbagai industri berteknologi tinggi. Transformasi tersebut menjadi fondasi penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah juga memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa arahan Presiden sejalan dengan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang tengah dijalankan pemerintah. Menurutnya, percepatan industrialisasi merupakan jalan utama menuju kemandirian ekonomi karena Indonesia harus memiliki kapasitas manufaktur yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Ia menilai penguatan sektor industri tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas kesempatan kerja berkualitas bagi masyarakat.
Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Potensi nikel, bauksit, tembaga, timah, kelapa sawit, hingga berbagai komoditas mineral lainnya menjadi modal penting untuk membangun industri hilir yang lebih maju. Apabila seluruh sumber daya tersebut diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi, manfaat ekonomi yang diperoleh akan jauh lebih besar dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.
Dalam penjelasannya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai industrialisasi berbasis sumber daya alam merupakan strategi yang paling realistis sekaligus paling menguntungkan bagi Indonesia. Menurutnya, pengembangan industri hilir akan memperkuat mata rantai industri nasional sehingga berbagai komponen industri, termasuk otomotif, baterai kendaraan listrik, maupun produk manufaktur lainnya, dapat diproduksi secara terintegrasi di dalam negeri. Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia, peluang membangun ekosistem industri kendaraan listrik menjadi semakin terbuka.
Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Industri manufaktur selama ini telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada triwulan pertama 2026, sektor industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,04 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 19,07 persen. Bahkan, kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa industri tetap menjadi motor utama penciptaan nilai tambah, investasi, dan lapangan kerja.
Karena itu, kebijakan pemerintah yang terus memperkuat penggunaan produk dalam negeri, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hilirisasi industri, pengembangan sumber daya manusia, serta pemberian dukungan investasi menjadi langkah yang tepat. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing industri nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Lebih jauh lagi, industrialisasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan industri modern tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga pada kemampuan bangsa menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Oleh sebab itu, arah kebijakan fiskal turut diselaraskan untuk memperkuat fondasi pembangunan industri nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, dan industrialisasi. Menurutnya, target Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045 hanya dapat dicapai apabila pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri mampu membangun kolaborasi yang erat dalam menghasilkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, pemerintah memfokuskan sebagian besar alokasi beasiswa LPDP mulai 2026 pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) beserta berbagai sektor industri strategis seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, maritim, hilirisasi, dan manufaktur maju. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membangun pabrik dan kawasan industri, tetapi juga mempersiapkan talenta yang akan menjadi penggerak utama transformasi industri nasional pada masa depan.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pembangunan industri harus ditopang oleh sumber daya manusia yang kompetitif agar inovasi mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat sehingga mampu mendukung investasi produktif, memperkuat stabilitas ekonomi, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko global.
Sinergi antara industrialisasi, pembangunan SDM, hilirisasi, serta penguatan riset merupakan kombinasi kebijakan yang saling melengkapi. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, bonus demografi, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis dalam rantai pasok global. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, berbagai potensi tersebut dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik