Oleh Yuliastri Damawangsa )*
Demonstrasi mahasiswa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan mahasiswa selalu hadir sebagai kekuatan moral yang mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan negara. Namun, tantangan yang dihadapi gerakan mahasiswa pada era digital saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa-masa sebelumnya. Selain harus mengawal kebijakan publik, mahasiswa juga dihadapkan pada derasnya arus informasi, polarisasi opini, serta penyebaran disinformasi yang berpotensi mengaburkan substansi perjuangan.
Era media sosial telah mengubah cara masyarakat memandang demonstrasi. Sebuah aksi yang berlangsung damai dapat dengan cepat dipersepsikan berbeda hanya karena potongan video berdurasi beberapa detik atau narasi yang sengaja dipelintir. Perdebatan sering kali bergeser dari pembahasan substansi menuju pertentangan identitas dan sentimen kelompok. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa dituntut semakin bijak dalam menjaga integritas gerakan agar tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik praktis maupun kepentingan pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana.
Dalam negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Pemerintah pun menyampaikan pengakuan terhadap hak tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan mahasiswa memang dituntut untuk bersikap kritis sebagai bagian dari fungsi intelektualnya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Kehadiran ruang kritik menjadi indikator bahwa demokrasi masih berjalan dan negara menghormati kebebasan berekspresi masyarakat.
Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Demonstrasi akan memiliki nilai strategis apabila mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, solusi yang konstruktif, dan tetap berada dalam koridor hukum. Ketika aksi berubah menjadi tindakan anarkis atau perusakan fasilitas publik, fokus perhatian masyarakat akan bergeser dari substansi tuntutan menuju persoalan keamanan. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan justru kehilangan daya dorongnya.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya dialog sebagai jalan penyelesaian berbagai perbedaan pandangan. Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah siap berdialog dengan berbagai pihak apabila terdapat persoalan yang perlu didiskusikan. Demonstrasi dapat menjadi pintu masuk untuk menyampaikan aspirasi, sementara dialog menjadi ruang untuk merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara nyata.
Komitmen serupa juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto maupun pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap berbagai program pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa partisipasi publik merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. Kritik yang disampaikan secara argumentatif dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi penyempurnaan kebijakan sehingga pemerintah mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Di sisi lain, Dudung juga mengingatkan pentingnya membangun bangsa melalui pendekatan yang komprehensif dan tidak semata-mata berfokus pada narasi negatif terhadap program pemerintah. Demokrasi yang matang tidak dibangun atas dasar saling menjatuhkan, tetapi melalui kompetisi gagasan yang rasional dan berorientasi pada kepentingan publik. Kritik yang disertai alternatif solusi akan jauh lebih bernilai dibandingkan kritik yang hanya memperkuat polarisasi.
Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa tidak hanya dituntut menyuarakan aspirasi, tetapi juga menghadirkan argumentasi berbasis riset dan data. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Hafizh, menegaskan bahwa kritik merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi dan mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak sekadar menjadi kekuatan penekan, tetapi juga mitra kritis dalam proses pembangunan nasional.
Achmad Hafizh juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi etika akademik. Penegasan ini memiliki makna yang sangat penting di tengah derasnya polarisasi digital. Marwah gerakan mahasiswa tidak dibangun melalui provokasi atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi, melainkan melalui kualitas analisis, kedalaman argumentasi, serta keberanian menyampaikan kebenaran secara objektif.
Polarisasi digital menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Ruang media sosial sering kali menciptakan pembelahan yang tajam sehingga setiap perbedaan pendapat diposisikan sebagai permusuhan. Situasi ini dapat menyeret gerakan mahasiswa keluar dari identitasnya sebagai kekuatan intelektual dan mengubahnya menjadi bagian dari pertarungan narasi politik yang sempit. Oleh sebab itu, kemampuan literasi digital menjadi modal penting agar mahasiswa mampu menghindari manipulasi opini, serta tetap fokus pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Menjaga marwah demonstrasi mahasiswa berarti menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah yang membuka ruang dialog, perlu diimbangi oleh gerakan mahasiswa yang tetap independen, objektif, dan berorientasi pada solusi. Ketika kritik disampaikan secara beradab, berbasis data, dan direspons melalui dialog yang terbuka, demokrasi akan tumbuh semakin dewasa. Di tengah derasnya arus polarisasi digital, keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan etika menjadi fondasi utama agar demonstrasi mahasiswa tetap menjadi simbol kecerdasan publik sekaligus pengawal kepentingan bangsa.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik