Jakarta Pemerintah memperkuat langkah antisipatif menghadapi dampak El Nińo 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap ketersediaan air. Kesiapsiagaan dilakukan lintas sektor dengan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Berdasarkan pemutakhiran Juni 2026, sebanyak 482 Zona Musim (ZOM) atau 56,18 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemarau dengan curah hujan di bawah normal. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan sejak dini, terutama ketika El Nińo bertepatan dengan musim kemarau.
Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nińo, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan, ujar Faisal.
Menurutnya, dampak El Nińo dapat dirasakan pada sektor pertanian, ketersediaan air, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi dan menyesuaikan langkah mitigasi dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan pemerintah perlu bergerak cepat merespons peringatan BMKG terkait potensi El Nińo.
Ini perlu kita melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan, kata Amran saat rapat koordinasi antisipasi kemarau 2026.
Di sektor pertanian, pemerintah mendorong penyesuaian pola tanam, optimalisasi irigasi, serta pemanfaatan sumber air untuk menjaga produktivitas pangan. Informasi prakiraan iklim juga menjadi dasar dalam menentukan waktu tanam dan langkah pengamanan produksi.
BMKG turut merekomendasikan penguatan pengelolaan waduk dan sumber air untuk mendukung kebutuhan irigasi, konsumsi masyarakat, serta sektor energi. Penguatan pemantauan harga dan produksi pangan juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat gangguan produksi.