Oleh : Abdul Razak)*
Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api yang melahap kawasan vegetasi. Bencana ini membawa dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas lingkungan. Ketika asap mulai menyelimuti permukiman dan titik api meluas, kecepatan penanganan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam kondisi seperti ini, ketersediaan anggaran bukan hanya persoalan administrasi fiskal, melainkan instrumen penting untuk memastikan negara dapat bergerak cepat melindungi rakyat.
Komitmen pemerintah untuk menyiapkan anggaran penanganan bencana, termasuk karhutla di Kalimantan, menjadi bagian penting dari upaya memperkuat respons di tengah ancaman musim kemarau. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memiliki kesiapan fiskal untuk mendukung kebutuhan penanganan yang diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan asesmen dan kebutuhan nyata di lapangan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa anggaran bencana harus bersifat responsif. Penanganan karhutla tidak selalu dapat diprediksi secara persis sejak awal tahun anggaran karena perkembangan titik api, kondisi cuaca, luas wilayah terdampak, serta kebutuhan operasi dapat berubah dengan cepat. Karena itu, asesmen BNPB menjadi tahapan penting untuk memastikan dana yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penanganan.
Kementerian Keuangan juga membuka ruang penambahan anggaran apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. BNPB diketahui memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana, sementara pemerintah siap memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Fleksibilitas tersebut menjadi modal penting agar operasi penanggulangan tidak terhambat hanya karena keterbatasan pembiayaan ketika situasi di lapangan membutuhkan respons segera.
Meski demikian, kesiapan anggaran harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang akuntabel. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk bencana harus benar-benar sampai pada kebutuhan masyarakat dan mendukung kerja petugas di lapangan. Pengawasan menjadi penting untuk mencegah penyimpangan maupun praktik penggelembungan anggaran. Kecepatan dalam situasi darurat tidak boleh menghilangkan prinsip transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memperlihatkan langkah konkret dengan menyiapkan sekitar Rp50 miliar sepanjang 2026 untuk penanganan karhutla. Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari operasi pemadaman hingga pengadaan sarana dan peralatan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran.
Salah satu fokus pemanfaatan anggaran adalah pengadaan kendaraan roda tiga yang akan diserahkan kepada Masyarakat Peduli Api atau MPA. Dukungan peralatan bagi masyarakat memiliki arti strategis karena warga sering kali menjadi pihak yang berada paling dekat dengan lokasi munculnya kebakaran. Dengan sarana yang memadai, upaya deteksi dini dan pemadaman awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Penanganan karhutla juga memperlihatkan pentingnya investasi pada ketersediaan sumber air. Di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, petugas menghadapi kendala karena sumber air alami dan embung mengalami kekeringan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah membangun 10 sumur bor secara swadaya di sejumlah lokasi yang membutuhkan dukungan sumber air, termasuk kawasan Tumbang Nusa, Kameloh Baru di Palangka Raya, dan Sampit.
Keberadaan sumur bor dapat menjadi salah satu instrumen pendukung yang sangat penting ketika pemadaman berlangsung dalam kondisi sumber air terbatas. Dengan kedalaman rata-rata 25 hingga 30 meter dan biaya pembangunan sekitar Rp2,5 juta per unit, pembangunan titik-titik air menunjukkan bahwa langkah penanganan tidak selalu harus menunggu proyek berskala besar. Solusi yang relatif sederhana, jika ditempatkan di lokasi strategis, dapat memberikan manfaat nyata bagi operasi pemadaman.
Upaya berikutnya adalah menginventarisasi sumur bor yang pernah dibangun sebelumnya. Berdasarkan informasi sementara, jumlah fasilitas tersebut di Kalimantan Tengah diperkirakan mencapai 3.000 hingga 4.000 unit. Inventarisasi penting dilakukan untuk mengetahui mana saja fasilitas yang masih berfungsi, membutuhkan perbaikan, atau perlu dibangun kembali. Pemanfaatan aset yang sudah tersedia dapat membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien sekaligus mempercepat kesiapan menghadapi kebakaran.