Oleh: Dwi Saputri)*
Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027. Strategi tersebut tercermin dalam target realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun, meningkat 13,76 persen dibandingkan target 2026 yang mencapai sekitar Rp2.041,3 triliun. Peningkatan target ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperbesar peran modal produktif dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, target investasi tersebut menjadi bagian dari sasaran investasi sekitar Rp13.032 triliun selama periode 2025–2029. Nilainya meningkat sekitar 143 persen dibandingkan capaian investasi dalam sepuluh tahun terakhir. Besarnya sasaran itu memperlihatkan ambisi pemerintah untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan industri, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
Pilihan untuk mengandalkan investasi merupakan langkah yang relevan di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Investasi tidak hanya menghadirkan tambahan modal, tetapi juga dapat membawa teknologi, memperluas pasar, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional. Apabila diarahkan ke sektor-sektor produktif, investasi dapat menciptakan efek berganda yang lebih luas bagi perekonomian.
Target investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027 diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi yang terealisasi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa investasi dapat menghasilkan kegiatan ekonomi baru, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menyerap tenaga kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyusun desain investasi untuk periode 2026–2027. Langkah ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 melalui pengelolaan investasi yang lebih terencana dan terintegrasi.
COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa investasi diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, Danantara diarahkan untuk memperkuat perannya dalam mendorong peningkatan penanaman modal.
Keberadaan Danantara dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset dan kekuatan ekonomi nasional. Melalui pengelolaan investasi yang profesional, terukur, dan berorientasi jangka panjang, Danantara diharapkan mampu mengarahkan modal ke sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan. Peran tersebut juga penting untuk membangun kepercayaan bahwa Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam mengelola investasi.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, turut menilai bahwa investasi akan memainkan peran besar dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Target tersebut merupakan sasaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN dan Nota Keuangan 2027.
Menurut Fauzi, dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari investasi, tetapi juga mencakup pendapatan negara, belanja negara, dan pengelolaan defisit. Kendati demikian, investasi tetap menjadi salah satu komponen penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa investasi bukan satu-satunya instrumen untuk mendorong pertumbuhan. Kebijakan investasi harus berjalan beriringan dengan penguatan penerimaan negara, belanja pemerintah yang produktif, pengendalian defisit, serta peningkatan konsumsi dan ekspor. Sinergi antarkomponen inilah yang akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sikap tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan tanpa kembali bergantung pada pinjaman lembaga keuangan internasional tersebut.
Pernyataan itu membawa pesan penting mengenai arah kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah memilih memperkuat sumber pembiayaan produktif melalui investasi, optimalisasi aset negara, peningkatan penerimaan, dan pengelolaan anggaran yang disiplin. Dengan demikian, pembangunan tidak semata-mata ditopang oleh penambahan utang, tetapi oleh aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperbesar kapasitas nasional.
Namun, memilih investasi bukan berarti menerima seluruh modal tanpa pertimbangan. Pemerintah harus tetap memastikan bahwa investasi yang masuk sejalan dengan kepentingan nasional, tidak menimbulkan ketergantungan baru, serta tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar atau penyedia bahan mentah. Investasi perlu diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan dan energi, ekonomi digital, serta pengembangan sumber daya manusia.
Kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, konsistensi regulasi, dan tata kelola yang transparan juga menjadi prasyarat utama. Tanpa perbaikan iklim usaha, target investasi yang besar berisiko berhenti sebagai angka perencanaan. Sebaliknya, apabila hambatan investasi dapat diselesaikan dan proyek-proyek prioritas disiapkan secara matang, target Rp2.322 triliun dapat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi pada 2027.
Strategi pertumbuhan berbasis investasi pada akhirnya harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik, tetapi perlu tercermin dalam bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha nasional, dan berkurangnya kesenjangan antardaerah.
Target investasi 2027 merupakan bentuk optimisme sekaligus ujian bagi pemerintah. Indonesia sedang memilih jalan pertumbuhan yang bertumpu pada penguatan kapasitas ekonomi, bukan pada ketergantungan terhadap utang. Agar pilihan tersebut berhasil, investasi harus dikelola secara selektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Dengan pendekatan itu, pertumbuhan 6 persen bukan sekadar sasaran angka, melainkan momentum untuk membangun perekonomian yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi