Oleh : Doni Wicaksono )*
Ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih ketika sejumlah wilayah Indonesia menghadapi kondisi bencana alam. Dalam situasi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, maupun kekeringan, gangguan terhadap jalur distribusi dapat dengan cepat memengaruhi pasokan dan harga kebutuhan pokok. Karena itu, langkah pemerintah untuk memastikan pangan tetap tersedia, harga terkendali, dan aktivitas pasar tetap berjalan menjadi bagian penting dari upaya menjaga daya beli sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperkuat stabilisasi pasokan pangan nasional. Terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman di tengah kondisi El Nino dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Pemerintah bahkan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat pasokan ke pasar.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi produksi, tetapi juga menggunakan instrumen kebijakan untuk menjaga harga tetap terjangkau Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah siap melakukan intervensi apabila dinamika pasar berpotensi membebani masyarakat. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak boleh terjadi kekosongan penyaluran beras dengan harga terjangkau hingga akhir 2026.
Kebijakan stabilisasi ini menjadi semakin penting ketika diterapkan di daerah yang sedang menghadapi bencana. Gangguan terhadap transportasi, kerusakan infrastruktur, terbatasnya aktivitas ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dapat menciptakan tekanan tambahan terhadap distribusi pangan. Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan pada tingkat nasional, tetapi perlu diteruskan hingga pasar daerah dan titik-titik distribusi yang menjadi tumpuan masyarakat.
Pengalaman penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi gambaran bagaimana pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penanganan tanggap darurat berjalan lancar. Distribusi bantuan logistik juga disebut tidak mengalami kendala berarti karena kebutuhan masyarakat dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan dan kemudian dipenuhi melalui posko-posko logistik.
Suharyanto juga menyampaikan bahwa kebutuhan dasar seperti listrik, komunikasi, BBM, air bersih, jalur transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum telah kembali fungsional. Bahkan, aktivitas masyarakat secara bertahap mulai pulih dan pasar-pasar kembali ramai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada penyelamatan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
