Oleh : Abdul Razak)*
Indonesia terus memperkuat peran dalam kerja sama ekonomi multilateral di tengah perubahan lanskap global yang ditandai meningkatnya ketegangan perdagangan, fragmentasi ekonomi, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian kebijakan. Pemerintah melihat keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari strategi memperluas pilihan kerja sama sekaligus memperkuat posisi tawar dan kedaulatan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026. Kehadiran tersebut menjadi momentum penting setelah Indonesia berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keanggotaan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan, investasi, energi, pangan, teknologi, hingga pembiayaan pembangunan bersama negara-negara anggota dan mitra BRICS.
Keterlibatan Indonesia dalam BRICS juga mencerminkan upaya memperkuat peran negara berkembang dalam membentuk tata kelola ekonomi global. Pemerintah memandang kerja sama multilateral tidak semata-mata sebagai forum diplomasi, tetapi sebagai instrumen untuk memperluas akses pasar dan investasi sekaligus memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, serta memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang. Menurutnya, keterlibatan negara berkembang dalam proses reformasi sistem multilateral sangat penting karena berbagai kebijakan global akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara tersebut.
Airlangga menilai negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi penerima ketentuan yang telah dibentuk negara lain. Indonesia perlu mengambil bagian dalam proses negosiasi agar kepentingan nasional dan kebutuhan pembangunan negara berkembang turut dipertimbangkan dalam pembentukan tata kelola global.
Dalam KTT BRICS, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan BRICS, perdagangan, keuangan internasional, energi, pangan dan pertanian, hingga digitalisasi, teknologi, perubahan iklim, serta lingkungan. Pada bidang ekonomi, pembahasan mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, dan penguatan sistem perdagangan berbasis aturan.
Airlangga menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang tangguh harus bersifat inklusif. Kemajuan yang dihasilkan dari transformasi ekonomi dan teknologi harus dapat dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, inovasi dan teknologi perlu dimanfaatkan untuk memperluas manfaat pembangunan dan mencegah kelompok tertentu tertinggal dalam proses transformasi.
Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS juga memberikan tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat dapat terus dikembangkan tanpa harus menempatkan Indonesia dalam satu blok tertentu. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi landasan dalam membangun hubungan dengan berbagai mitra.
