Oleh: Dwi Saputri)*
Menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa mengorbankan program prioritas merupakan langkah tepat di tengah kebutuhan pembangunan dan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Disiplin fiskal dan keberpihakan kepada masyarakat tidak semestinya dipertentangkan. APBN yang sehat justru menjadi fondasi agar pemerintah memiliki ruang untuk membiayai pembangunan dan menjaga kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa APBN akan terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan dipercaya publik. Pada saat yang sama, APBN diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah sekaligus menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Komitmen tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pemerintah dan keberlanjutan fiskal. Program prioritas membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara agar tidak menimbulkan tekanan fiskal pada masa mendatang.
Karena itu, penegasan Suahasil bahwa disiplin fiskal tetap menjadi pijakan utama pemerintah patut diapresiasi. Pemerintah berkomitmen mempertahankan defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hal ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara di tengah besarnya kebutuhan pembangunan.
Suahasil juga menyampaikan bahwa arahan utama Presiden Prabowo Subianto adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Dengan demikian, APBN tidak hanya harus mampu membiayai berbagai program pemerintah, tetapi juga perlu dikelola secara disiplin dan tetap menjaga kepercayaan publik.
Kepercayaan menjadi modal penting dalam kebijakan fiskal. APBN yang kredibel memberikan kepastian bahwa kebijakan anggaran telah mempertimbangkan kemampuan negara, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Kondisi tersebut juga penting untuk menjaga keyakinan dunia usaha dan pelaku pasar terhadap arah perekonomian nasional.
Lebih jauh, APBN bukan sekadar catatan mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. APBN memiliki pengaruh luas terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Suahasil menjelaskan manfaat APBN bagi masyarakat dan perekonomian diwujudkan melalui berbagai aktivitas, antara lain konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kegiatan ekspor.
Di sinilah kualitas pengelolaan anggaran menjadi sangat menentukan. Belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, dan memberikan dorongan terhadap sektor-sektor produktif. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat APBN dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Menurutnya, fungsi Menteri Keuangan sebagai penjaga APBN tidak hanya berkaitan dengan disiplin fiskal, tetapi juga memastikan alokasi anggaran mampu menghasilkan efek pengganda yang luas bagi perekonomian.
Pandangan ini penting karena disiplin fiskal tidak cukup hanya dengan mengendalikan pengeluaran. Kualitas penggunaan anggaran juga harus menjadi perhatian. Anggaran negara perlu diarahkan pada program yang produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Esther juga mengingatkan bahwa penerapan disiplin fiskal membutuhkan dukungan ekosistem kebijakan yang kondusif agar Menteri Keuangan dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga keuangan negara secara optimal. Artinya, kesehatan APBN bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan dari seluruh unsur pemerintah.
