APBN 2027 di Era Prabowo Menjadi Alat Perlindungan Rakyat
Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
APBN 2027 hadir ketika negara perlu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai tekanan ekonomi. Karena itu, anggaran negara perlu dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan stabilitas fiskal dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Besarnya belanja negara memberi ruang bagi pemerintah menjalankan berbagai program prioritas, tetapi ruang tersebut tetap disertai tanggung jawab menjaga kesehatan keuangan negara. Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah memiliki sasaran jelas, manfaat terukur, dan mampu menjawab perubahan ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto sejak penyusunan RAPBN 2027 menempatkan APBN sebagai alat untuk melindungi rakyat sekaligus memperkuat sendi ekonomi bangsa. Arah itu diterjemahkan melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan tepat sasaran, termasuk dukungan bagi pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat.
Prabowo juga menekankan bahwa dinamika geopolitik dan geoekonomi global dapat memengaruhi kondisi domestik. Karena itu, APBN perlu memiliki kapasitas merespons gejolak sambil tetap mempertahankan kesinambungan pembangunan nasional.
Setelah disahkan, APBN 2027 memiliki belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun, pendapatan Rp3.435,1 triliun, dan defisit 2,4 persen terhadap PDB. Anggaran tersebut diarahkan pada delapan klaster prioritas, termasuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan penurunan kemiskinan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Menurutnya, APBN harus menjalankan fungsi menumbuhkan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan kredibilitas fiskal.
Rumusan itu memperlihatkan bahwa ekspansi anggaran tidak berarti pembelanjaan tanpa batas. Belanja perlu diarahkan kepada program yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, sedangkan pendapatan serta pembiayaan harus dikelola dengan perhitungan yang menjaga kepercayaan terhadap negara.
Suahasil juga menempatkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang menghasilkan pekerjaan memberikan jalur perlindungan yang lebih berkelanjutan karena memperkuat pendapatan masyarakat sekaligus basis ekonomi nasional.
Fungsi perlindungan APBN kemudian dapat dilihat dari hubungan antara kebijakan makro dan kehidupan sehari-hari. Ketika anggaran mendukung pangan, energi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur, manfaat fiskal dapat bergerak hingga ke tingkat keluarga.
Karena itu, kualitas belanja menjadi faktor penting agar tujuan tersebut tidak berhenti pada besarnya angka anggaran. Setiap program perlu memiliki indikator yang memungkinkan pemerintah dan publik melihat apakah sumber daya negara benar-benar menghasilkan perubahan bagi penerima manfaat.
Di titik ini, pengawasan parlemen memiliki arti penting karena anggaran yang besar membutuhkan pengawalan agar pelaksanaannya tetap sesuai tujuan. Fungsi pengawasan juga membantu memastikan kebijakan fiskal dapat dievaluasi dan dikoreksi ketika hasilnya belum sesuai sasaran.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menekankan bahwa program yang dibiayai APBN 2027 harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Ia juga mendorong pengukuran dampak secara objektif dengan memperhatikan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Pandangan tersebut memperkuat gagasan bahwa ukuran APBN tidak berhenti pada tingkat penyerapan anggaran. Keberhasilan fiskal perlu dilihat dari kualitas hasil, ketepatan sasaran, dan perubahan yang muncul setelah program dijalankan.
Said juga mengingatkan bahwa kenaikan belanja harus tetap dilakukan secara hati-hati agar APBN kredibel, sehat, dan berkelanjutan. Artinya, perlindungan masyarakat dan disiplin fiskal perlu berjalan bersama dalam satu kerangka kebijakan.
