KUHP Nasional Produk Hukum Demokratis
Oleh : Deka Prawira )* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai merupakan sebuah produk hukum yang sangat demokratis oleh sejumlah akademisi. Hal tersebut dikarenakan KUHP buatan anak bangs aini, telah menampung seluruh aspirasi publik…
KUHP Baru Jamin Keadilan Hukum Bagi Semua Pihak
Oleh: Reenee Winda (Senior Journalist/Kontributor Senior) Presiden RI, Joko Widodo telah menandatangani Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP usai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada 6 Desember…
Kenalkan KUHP Baru, Pemerintah Terus Lakukan Sosialisasi di Sejumlah Wilayah di Indonesia
Oleh: Dewi Nur Fitriana )* Setelah 77 tahun merdeka, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional buatan anak bangsa yang terdiri dari 37 Bab, 624 Pasal, dan 345 Halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian Pasal…
Pakar Hukum Pidana Gencar Sosialisasi KUHP Baru, Kini Giliran di Kota Semarang
SEMARANG – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) gencar melakukan sosialisasi KUHP baru. Kali ini, Mahupiki menyelenggarakan sosialisasi KUHP baru di Kota Semarang, Rabu (1/2/2023). Sosialisasi KUHP tersebut juga dihadiri oleh Guru…
Gelar Sosialisasi di Semarang, MAHUPIKI dan Pakar: KUHP Baru Upaya Demokratisasi Hukum Pidana Indonesia
Semarang – Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Dr. Ahmad Sofyan, mengatakan sosialisasi KUHP Baru ini merupakan suatu hal yang positif agar masyarakat dari segala lapisan dapat memahami isi dari KUHP Baru. Hal itu penting…
MAHUPIKI Sosialisasikan KUHP Nasional di Semarang
Semarang – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, (1/2/2023). Acara yang diselenggarakan di Hotel Patra Semarang merupakan hasil…
MAHUPIKI Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Kota Semarang
SEMARANG – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Hotel Patra Semarang, Rabu (1/2). Kegiatan tersebut…
Hindari Salah Persepsi, Mahupiki dan Pakar Sosialisasi KUHP Baru di Semarang
Semarang – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP Nasional yang baru ini memiliki masa transisi selama tiga tahun…
Menggandeng Pakar, Mahupiki Sosialisasi KUHP Baru di Kota Semarang
Semarang-Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/2). Salah satu narasumber,…
Akademisi UGM Sebut Perppu Cipta Kerja Bisa Selamatkan Indonesia dari Krisis
JurnalRedaksi, Jakarta – Pakar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono mengatakan jika presiden memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan alasan kegentingan. Menurutnya,…