MAHUPIKI dan Ahli Hukum Tegaskan KUHP Baru Bukti Kongkrit Pemerintah Ciptakan Kepastian Hukum Pidana
Padang – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Yenti Garnasih mengatakan sosialisasi KUHP Baru yang telah disahkan pada 6 Desember lalu menjadi hal penting dan mutlak perlu dilakukan kepada masyarakat…
Gandeng Berbagai Pakar Hukum, MAHUPIKI Gelar Sosialisasi KUHP di Sumatera Barat
Padang – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk mengisi masa transisi KUHP nasional yang mulai berlaku sejak tiga…
KST Papua Kelompok Teroris Keji Wajib Ditindak
Oleh : Timotius Gobay )* Aksi brutal dari Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua perlu mendapatkan tindakan serius, karena kelompok tersebut telah menebarkan keonaran yang mengakibatkan munculnya korban jiwa. Tentu saja penegakan hukum terhadap…
Peran Strategis Masyarakat dan Pelaku UMKM Percepat Pemulihan Ekonomi Indonesia
Oleh : Ananda Prameswari )* Peran strategis dari masyarakat dan juga para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga dibantu adanya program dari Pemerintah RI, seluruhnya terbukti sangat efektif untuk terus mendorong adanya percepatan pemulihan…
Perppu Cipta Kerja Tidak Merugikan Masyarakat
Oleh : David Falih Hansa )* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang baru saja dikeluarkan akhir tahun 2022 lalu dijamin tidak merugikan masyarakat. Penyebabnya karena hak-hak pekerja masih diberikan, mulai dari…
KUHP Relevan Dengan Perkembangan Zaman
Oleh: Agung Budiyanto *) Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (UU KUHP) telah disusun dan disahkan sedemikian rupa agar relevan dengan perkembangan zaman. Memang terdapat beberapa isu krusial dalam UU KUHP yang baru disahkan oleh pemerintah dan perlu…
Guru Besar Hukum UNNES: Perppu Ciptaker Solusi Tepat Laksanakan Putusan MK
Jakarta — Supaya tidak mengganggu beberapa kebijakan strategis pemerintah ke depan, Guru Besar Hukum UNNES menjelaskan bahwa memang sangat penting adanya percepatan Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Hal tersebut juga…
KUHP Baru Mencerminkan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
Oleh: Rizal Arifin )* KUHP baru secara resmi telah disahkan pemerintah dan DPR RI menjadi undang-udang. Dengan disahkannya KUHP ini, Indonesia akhirnya memiliki peraturan hukum pidana yang bersifat generalis yang dirancang sendiri setelah dinyatakan…
KUHP Nasional Tawarkan Alternatif Sanksi Atasi Kekakuan Sistem Hukum
Oleh : Mayang Dwi Andaru )* KUHP Nasional mampu mengatasi salah satu permasalahan akan kekakuan sistem hukum yang selama ini terdapat dalam KUHP lama produk Belanda dengan memuat banyak macam alternatif sanksi untuk menindak seseorang yang melanggar…
KUHP Baru Sudah Ideal Untuk Sistem Hukum Indonesia
Oleh : Dewi Lestari Ayu )* DPR RI telah mensahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada 6 Desember 2022 lalu, dan KUHP yang baru itu merupakan produk murni buatan anak bangsa, untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP yang…