Pemerintah Pastikan Pelaksanaan MBG Transparan Tanpa Celah Penyimpangan
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, tepat sasaran, dan tanpa celah penyimpangan. Program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto…
Makan Bergizi Gratis di Papua Jadi Harapan Generasi Emas
Oleh: Sylvia Mote )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Papua. Di berbagai wilayah Papua Barat Daya, baik tokoh adat,…
Makan Bergizi Gratis Tekan Stunting dan Perkuat Ekonomi Lokal di Papua
Oleh: Jefri Waromi )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis untuk menekan angka stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya…
MBG di Papua Siapkan Generasi Muda Sehat dan Berdaya Saing
Sentani– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin memperlihatkan manfaatnya dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen menjadikan pemenuhan gizi anak sekolah…
Pelatihan Petugas MBG di Papua Pastikan Hidangan Aman dan Bergizi
MIMIKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin diperkuat dengan adanya pelatihan khusus bagi ratusan petugas pengolah makanan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pelatihan ini digagas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan setiap…
Revisi UU HAM Wujudkan Aspirasi 17+8 Perkuat Komnas HAM
Oleh : Rivka Mayangsari )* Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak asasi. Salah satu aspirasi yang tertuang dalam 17+8…
Aspirasi 17+8 Diakomodasi Pemerintah dengan Revisi UU HAM
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan mengakomodasi aspirasi rakyat yang terangkum dalam 17+8 tuntutan, melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menteri Hak Asasi Manusia…
Pemerintah Perkuat Komnas HAM Lewat Revisi UU HAM Sesuai Aspirasi 17+8
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat…
Pemerintah Terapkan DTSEN untuk Percepat Penyaluran Bansos Akurat dan Adil
Jakarta – Pemerintah mulai 2025 resmi menerapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang…
Pemerintah Libatkan Dunia Usaha dan Filantropi dalam Percepatan Penyaluran Bansos
Jakarta, Pemerintah mengumumkan penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan organisasi filantropi untuk mempercepat, menajamkan, dan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada kelompok rentan. Sinergi ini menempatkan pemerintah…