{"id":18450,"date":"2023-11-22T01:39:19","date_gmt":"2023-11-22T01:39:19","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/?p=18450"},"modified":"2023-11-22T01:39:19","modified_gmt":"2023-11-22T01:39:19","slug":"pengamat-nilai-presiden-jokowi-komitmen-antisipasi-gejolak-harga-pangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/2023\/11\/22\/pengamat-nilai-presiden-jokowi-komitmen-antisipasi-gejolak-harga-pangan\/","title":{"rendered":"Pengamat Nilai Presiden Jokowi Komitmen Antisipasi Gejolak Harga Pangan"},"content":{"rendered":"\n<p>Jakarta &#8211; Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan bahwa Pemerintah sejauh ini memiliki komitmen kuat mengantisipasi gejolak harga pangan yang diakibatkan oleh perubahan geopolitik hingga Fenomena El Nino.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSejak Covid-19 Pemerintah sudah cukup intens dan fokus kepada masyarakat miskin dan yang rentan miskin melalui berbagai bantuan maupun jaring pengaman sosial\u201d ucap Khudori.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cTermasuk apa yang dilakukan sejak tahun lalu, ketika harga beras itu tinggi pemerintah melalukan operasi pasar maupun bantuan sosial yang terus berlanjut hingga tahun ini\u201d imbuhnya.<\/p>\n\n\n\n<p>Pengamat Pertanian AEPI itu mengungkapkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi gejolak harga pangan itu relatif berhasil di masyarakat. Ia mencontohkan salah satu kebijakan yang terbilang sukses adalah bantuan beras.<\/p>\n\n\n\n<p>Menurutnya gejolak harga beras sudah mulai terjadi sejak Agustus tahun 2022 hingga Maret 2023. Pemerintah kemudian bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan beras dan mampu menahan kenaikan harga.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cKetika bantuan beras tidak lagi diberikan, yakni Juli-Agustus, harga beras tinggi lagi\u201d tuturnya.<\/p>\n\n\n\n<p>Selanjutnya, Ia menekankan bahwa kebijakan Pemerintah dalam mengantisipasi gejolak harga pangan memang sangatlah berorientasi pada masyarakat bawah.<\/p>\n\n\n\n<p>Kebijakan itu, imbuh Khudori, dapat dipahami karena kenaikan harga pangan akan mengganggu daya beli masyarakat.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cJika harga beras tinggi maka daya beli mereka akan terganggu bahkan orang yang hanya beberapa jengkal diatas garis kemiskinan itu bisa jatuh miskin.\u201d terangnya.<\/p>\n\n\n\n<p>Tak hanya itu, Pemerintah juga aktif mengamankan cadangan beras untuk mengantisipasi potensi gagal panen. Salah satunya adalah dengan membuka keran impor beras.<\/p>\n\n\n\n<p>Dirinya pun berharap Pemerintah dapat mengantisipasi sejumlah momentum yang dapat meningkatkan konsumsi beras seperti masa Pemilu.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSelain itu ada Ramadhan dan disambut momentum Idul Fitri di April dan itu juga momentum\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n<p>Di tempat terpisah, Ketua Gerakan Cinta NKRI Provinsi Papua Barat, Napoleon Fakdawer menilai bahwa kebijakan Presiden Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sudah tepat.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cMembangun ketahanan pangan di Papua memang tak semudah membalikkan telapak tangan karena ada sejumlah tantangan yang menghadang\u201d ucapnya.<\/p>\n\n\n\n<p>Kedaulatan pangan, kata Napoleon, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang harus diwujudkan. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cTak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan pangan di Indonesia.\u201d Jelas Napoleon<\/p>\n\n\n\n<p>Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut mendukung para petani lokal agar dapat lebih berdaya.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cMasyarakat bisa mendukung petani lokal dengan melakukan pembelian produk-produk dari petani lokal\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakarta &#8211; Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan bahwa Pemerintah sejauh ini&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":18446,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-18450","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-polhukam"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18450"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18450\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18451,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18450\/revisions\/18451"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18446"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18450"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=18450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}