Jakarta \u2013 Pemerintah terus memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari reformasi Program Perlindungan Sosial. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam memastikan infrastruktur digital yang mendukung program ini berjalan secara optimal dan aman.<\/p>\n
\u201cKita tes keamanan sistemnya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Saat ini kami sedang menguji ketahanan sistem dalam menghadapi lonjakan data besar. Ini sangat krusial agar program berjalan lancar,\u201d ujar Meutya usai rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), beberapa waktu lalu.<\/p>\n
Meutya menjelaskan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang menjadi tulang punggung digitalisasi bansos, telah siap dioperasikan. SPLP akan menjadi penghubung antar-data dan layanan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterapkan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data lintas instansi demi memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.<\/p>\n
Sejalan dengan itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa digitalisasi bansos menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sistem perlindungan sosial nasional. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan platform digital baru bernama Portal Perlinsos, yang akan mengintegrasikan identitas digital (DPI), data biometrik, dan SPLP sebagai platform pertukaran data.<\/p>\n
\u201cSalah satu inisiatif utama yang tengah kami siapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang ditopang oleh DPI sebagai identitas kependudukan digital, data biometrik sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform,\u201d kata Luhut.<\/p>\n
Portal Perlinsos akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri, cepat, dan transparan. Untuk menguji efektivitas sistem ini, pemerintah akan melaksanakan proyek percontohan (pilot project) di Kabupaten Banyuwangi, yang dinilai telah memiliki infrastruktur digital yang memadai serta komitmen kuat dari pemerintah daerah.<\/p>\n
\u201cKabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,\u201d ujar Luhut.<\/p>\n
Ia juga menekankan bahwa hasil dari proyek ini harus dievaluasi secara menyeluruh sebagai dasar replikasi model digitalisasi bansos secara nasional.<\/p>\n
\u201cSaya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi dilakukan di setiap tahap,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Dalam mendukung sistem digital baru ini, pemerintah juga melakukan pembaruan basis data bansos dengan meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN dirancang untuk membersihkan data yang tidak valid serta memasukkan penerima baru yang benar-benar memenuhi kriteria.<\/p>\n
\u201cSelama ini ada 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai kriteria,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa proses transisi ke DTSEN sedang berlangsung dan mungkin menyebabkan keterlambatan sementara dalam pencairan bantuan bagi penerima baru.<\/p>\n
\u201cMereka dapat, tapi enggak langsung cepat dapat karena mereka harus buka rekening dulu bagi yang 1,9 juta itu. Karena ini penerima baru, KPM baru,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Langkah kolaboratif lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan mempercepat transformasi digital pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta menjamin akurasi dan transparansi dalam penyaluran bansos di seluruh Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2013 Pemerintah terus memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-35363","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35363"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35363\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35364,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35363\/revisions\/35364"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35363"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=35363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}