Jakarta \u2014 Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global.<\/p>\n
Hal ini disampaikan oleh Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah, yang menegaskan pentingnya swasembada sebagai bagian integral dari visi jangka panjang bangsa.<\/p>\n
Menurut Peter, kebijakan pemerintah dalam mendorong kemandirian sektor pangan dan energi bukan sekadar upaya ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek pertahanan negara.<\/p>\n
\u201cKetahanan pangan dan energi adalah bagian dari sistem pertahanan nasional, bukan hanya masalah pasar dan produksi. Dalam situasi krisis global, negara yang mandiri akan lebih tangguh dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pemerintah, lanjut Peter, telah menunjukkan keseriusan melalui langkah-langkah konkret, seperti penguatan sektor pertanian, pengembangan energi terbarukan, serta perbaikan ekosistem produksi dalam negeri.<\/p>\n
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arah transformasi ekonomi nasional yang mengedepankan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.<\/p>\n
\u201cTransformasi pertanian bukan hanya soal perluasan lahan, tetapi juga efisiensi produksi, pembenahan sistem insentif, dan penguatan manajemen. Pemerintah mulai merancang kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data agar petani memperoleh kepastian harga dan keuntungan yang layak,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Peter juga menyoroti pentingnya menarik kembali generasi muda ke sektor pertanian, yang selama ini mengalami penurunan partisipasi.<\/p>\n
\u201cPeningkatan produktivitas pertanian hanya bisa dicapai jika sektor ini kembali menarik bagi generasi muda. Itu artinya, harus ada insentif yang memadai, akses pembiayaan yang mudah, dan jaminan keberlanjutan,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Dalam konteks harga, pemerintah dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.<\/p>\n
Peter menyebut kebijakan ini sebagai strategi ganda yang akan memberikan dampak ganda pula: daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pendapatan petani meningkat.<\/p>\n
\u201cKeseimbangan harga adalah kunci. Jika petani untung, desa hidup. Jika desa hidup, ekonomi nasional tumbuh dari bawah,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap komoditas strategis seperti beras juga semakin diperkuat.<\/p>\n
Berdasarkan data produksi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada beras, bahkan melebihi beberapa negara maju dalam hal kapasitas panen. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proyek swasembada tidak boleh hanya berfokus pada ekspansi lahan.<\/p>\n
Pihaknya juga optimistis bahwa target swasembada dapat dicapai dalam jangka menengah apabila reformasi sektor pertanian dan tata niaga berjalan konsisten.<\/p>\n
Perubahan pendekatan yang lebih terintegrasi dinilai sebagai faktor penentu keberhasilan jangka panjang.<\/p>\n
\u201cSwasembada bukan target jangka pendek. Ini adalah fondasi dari kemandirian nasional. Pemerintah tampak memahami bahwa pembangunan ketahanan logistik, kedaulatan ekonomi, dan stabilitas nasional adalah satu kesatuan visi yang tidak bisa dicapai secara instan,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan, termasuk subsidi pupuk yang tepat sasaran, revitalisasi lahan, dan peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern.<\/p>\n
Dengan pendekatan tersebut, ia menilai bahwa program swasembada bisa memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.<\/p>\n
\u201cPemerintah berada di jalur yang benar. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberlanjutan kebijakan, pengawasan pelaksanaan di lapangan, dan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah,\u201d tutup Peter.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2014 Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi dinilai sebagai langkah strategis…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-35914","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35914","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35914"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35914\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35915,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35914\/revisions\/35915"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35914"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=35914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}