Jakarta \u2013 Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp18,8 triliun, pemerintah menggulirkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai pembangunan 115 ribu unit rumah subsidi hingga semester I tahun 2025.<\/p>\n
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa FLPP menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan perumahan nasional. Pemerintah juga meningkatkan target FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 rumah subsidi. Hal ini demi mempercepat kepemilikan rumah layak bagi masyarakat.<\/p>\n
\u201cFLPP menjadi instrumen andalan APBN #UangKita untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,\u201d katanya dikutip dari akun Instagram resminya @smindrawati.<\/p>\n
Adapun total alokasi APBN untuk program FLPP tersebut meningkat dari Rp 18,8 triliun menjadi Rp 35,2 triliun. Kemudian alokasi APBN kepada PT Sarana Multigriya Finansial meningkat dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.<\/p>\n
\u201cIni salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Pada prosesnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan 25.000 \u2013 30.000 unit rumah subsidi akan diluncurkan di seluruh Indonesia secara serempak pada bulan September mendatang. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut, peluncuran itu menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang ditargetkan tercapai tahun ini.<\/p>\n
\u201cYang membangun dan merenovasi bisa pemerintah, dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, termasuk BUMN. Termasuk juga yang merenovasi seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembiayaan dari APBN dan BUMD,\u201d ujar Ara.<\/p>\n
Kemudian ia melaporkan bahwa kuota rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini ditingkatkan menjadi 350 ribu unit dari 220 ribu. Selain itu ada pengalokasian khusus kepada petani sebanyak petani 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, wartawan 3 ribu unit, supir 8 ribu unit, dan guru 20 ribu unit.<\/p>\n
\u201cIni salah satu terobosan adalah karena ini sangat menarik, yaitu bunganya hanya 5% karena disubsidi. Kalau komersial itu 12%, kemudian DP-nya 1%, jadi peminatnya sangat banyak sekali,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Mendukung upaya tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) turut berkontribusi dengan penyaluran pembiayaan KPR bersubsidi FLPP untuk 10.000 unit rumah, senilai sekitar Rp1,6 triliun. Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, menjelaskan bahwa BSI baru saja menjalin kerja sama dengan BP Tapera dan Persatuan Islam (PERSIS) guna memperluas akses pembiayaan rumah FLPP bagi MBR.<\/p>\n
\u201cBSI melakukan penandatangan kesepakatan dengan BP Tapera dan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS). BSI, BP Tapera dan PERSIS menyepakati komitmen bersama dalam penyediaan akses rumah FLPP dan juga akses pembiayaannya,\u201d jelas Anton.<\/p>\n
BSI optimistis dengan proses pembiayaan yang relatif cepat, angsuran flat dan jangka waktu yang lama yakni 20 tahun, maka penyerapan BSI KPR FLPP dapat maksimal.<\/p>\n
Selanjutnya disampaikan, BSI mendukung penuh program FLPP sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kerja sama ini menandai komitmen BSI untuk memacu penyaluran FLPP lebih optimal dengan kualitas terjaga.<\/p>\n
\u201cProgram BSI KPR Sejahtera FLPP merupakan dukungan Perseroan menjalankan Program 3 Juta Rumah. Sejalan dengan semangat pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat ini kami terus memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah potensial dengan permintaan tinggi sehingga pembiayaan FLPP dapat terserap optimal,\u201d imbuh Anton.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2013 Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)….<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-36645","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36645"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36645\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36646,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36645\/revisions\/36646"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36645"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=36645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}