{"id":37113,"date":"2025-08-17T12:26:10","date_gmt":"2025-08-17T12:26:10","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/?p=37113"},"modified":"2025-08-17T12:26:11","modified_gmt":"2025-08-17T12:26:11","slug":"hilirisasi-berkelanjutan-pemerintah-dan-industri-dorong-lapangan-kerja-dan-kemandirian-ekonomi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/2025\/08\/17\/hilirisasi-berkelanjutan-pemerintah-dan-industri-dorong-lapangan-kerja-dan-kemandirian-ekonomi\/","title":{"rendered":"Hilirisasi Berkelanjutan, Pemerintah dan Industri Dorong Lapangan Kerja dan Kemandirian Ekonomi"},"content":{"rendered":"<p>Jakarta \u0097 Upaya memperkuat hilirisasi di berbagai sektor kembali mendapat dukungan nyata melalui kemitraan strategis antara Himpunan Kawasan Industri (HKI), Kementerian Investasi dan Hilirisasi\/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).<\/p>\n<p>Ketua Umum HKI, Akhmad Ma\u0092ruf Maulana menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Astacita guna mendorong kemandirian ekonomi nasional, keberlanjutan, dan percepatan inovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan.<\/p>\n<p>\u0093Melalui kolaborasi ini, HKI berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi,\u0094 ujarnya.<\/p>\n<p>Kerja sama tersebut mencakup penyelarasan kurikulum industri dengan kebutuhan dunia usaha, kolaborasi riset dan inovasi untuk mempercepat hilirisasi nasional, serta peningkatan daya saing investasi melalui penciptaan SDM unggul.<\/p>\n<p>HKI optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan, dengan catatan percepatan perizinan investasi dilakukan secara optimal.<\/p>\n<p>\u0093Asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui kawasan industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya,\u0094 kata Ma\u0092ruf.<\/p>\n<p>Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menjelaskan bahwa hilirisasi bukan hanya soal industri berat atau larangan ekspor bahan mentah, melainkan tentang nilai tambah, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan arah masa depan bangsa.<\/p>\n<p>\u0093Hilirisasi yang berkelanjutan hanya bisa terjadi bila ada ekosistem investasi yang sehat dan keberpihakan pada pengusaha lokal. Pertanyaannya: siapa yang memiliki nilai tambahnya? Apakah hanya perusahaan asing yang menikmati margin tinggi, atau ada partisipasi aktif anak bangsa?\u0094 ucapnya.<\/p>\n<p>Menurut Sona, hilirisasi harus membuka lapangan kerja lokal, melibatkan UKM dalam rantai pasok, dan mendorong pengusaha Indonesia naik kelas melalui kemitraan.<\/p>\n<p>\u0093Investasi yang kita kejar bukan yang cepat, tapi yang tumbuh bersama ekosistem lokal,\u0094 tegasnya.<br \/>\nSona juga melihat perlunya integrasi pelaku lokal dan asing, insentif bagi investor yang membina industri lokal, dan regulasi transparan untuk meminimalkan tumpang tindih perizinan.<\/p>\n<p>\u0093Kecepatan dan kepastian perizinan jauh lebih penting daripada sekadar angka komitmen investasi,\u0094 imbuhnya.<\/p>\n<p>Ia menambahkan bahwa hilirisasi harus merambah sektor digital, pertanian, farmasi, hingga kreatif.<\/p>\n<p>\u0093Itulah hilirisasi yang berkelanjutan. Kita butuh kolaborasi lintas sektor, keberanian membangun, dan konsistensi menjaga arah,\u0094 pungkasnya.<\/p>\n<p>Dengan sinergi kebijakan pemerintah, dukungan industri, dan pelibatan generasi muda, hilirisasi diproyeksikan menjadi jalan panjang menuju kemandirian ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakarta \u0097 Upaya memperkuat hilirisasi di berbagai sektor kembali mendapat dukungan nyata melalui kemitraan strategis&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-37113","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37113"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37113\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37114,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37113\/revisions\/37114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37113"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=37113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}