Papua Tengah \u2013 Dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua kembali mendapat apresiasi luas dari berbagai tokoh adat. Bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memperkuat rasa keadilan, tetapi juga menjadi bukti nyata perhatian negara terhadap kebutuhan masyarakat di tanah Papua.<\/p>\n
Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, menjadi salah satu tokoh yang menerima bantuan renovasi rumah dari Presiden Prabowo. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas kepedulian tersebut yang dianggap sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap tokoh adat di daerah. <\/p>\n
\u201cKami sangat bersyukur atas kepedulian pemerintah pusat terhadap tokoh adat di Papua Tengah,\u201d ujar Wolter Belau.<\/p>\n
Bantuan yang diterima berupa renovasi tiga unit rumah, pemasangan listrik, serta pembangunan tanggul setinggi tiga meter di pekarangan rumahnya. Menurutnya, perhatian semacam ini memperkuat keyakinan masyarakat adat bahwa pemerintah pusat serius dalam membangun Papua. Lebih jauh, ia menegaskan Dewan Adat Meepago mendukung penuh program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Program Strategis Nasional (PSN), dan transmigrasi. <\/p>\n
\u201cDewan Adat Meepago juga sangat mendukung program pemerintah pusat dan daerah, karena langkah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi Papua,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Apresiasi juga datang dari Kepala Suku Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Minangen Wonda. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterima masyarakat berupa pembangunan honay, pembuatan kandang babi, bibit ternak, dan sarana komunikasi. <\/p>\n
\u201cPuji Tuhan bantuan ini kami terima secara langsung melalui orang kepercayaan Bapak Presiden di Kabupaten Puncak Jaya, semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Presiden selalu,\u201d ucap Minangen Wonda.<\/p>\n
Menurutnya, bantuan tersebut menjawab kebutuhan mendasar masyarakat pegunungan Papua. Ia menilai setelah konflik pilkada 2024, perhatian pemerintah pusat menjadi langkah nyata yang langsung dirasakan masyarakat. <\/p>\n
\u201cBelum ada terobosan dari pemerintah daerah, melainkan terobosan pemerintah pusatlah yang berperan membantu kami,\u201d jelas Minangen Wonda.<\/p>\n
Selain bantuan material, penguatan peran adat juga mendapat perhatian serius di Papua Barat Daya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Tehit, Altius Thesia, menjelaskan pentingnya pembentukan hakim adat sebagai garda terdepan penyelesaian persoalan lokal. <\/p>\n
\u201cTujuan membentuk hakim adat yaitu sebagai kepala atau pimpinan dalam menangani suatu permasalahan. Hakim adat yang terpilih merupakan sosok dituakan dan memahami sejarah adat wilayah tersebut,\u201d ujar Altius Thesia.<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa langkah ini bukan hanya memperkuat sistem sosial masyarakat, tetapi juga menjaga harmoni serta mencegah konflik horizontal. Dukungan terhadap inisiatif ini datang pula dari pemerintah daerah melalui Kesbangpol Sorong Selatan. Kabid Poldagri Kesbangpol Sorong Selatan, Noak Kladit, menegaskan pemerintah akan terus bekerja sama dengan tokoh adat dalam pemetaan wilayah adat untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang. <\/p>\n
\u201cKehadiran hakim adat sangat penting sebagai pemimpin penyelesaian konflik adat. Tahun 2026 kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh adat untuk meminimalisir potensi konflik perebutan wilayah,\u201d tegas Noak Kladit.<\/p>\n
Apresiasi dari berbagai tokoh adat ini menunjukkan bahwa dukungan Presiden Prabowo tidak hanya sebatas bantuan fisik, melainkan juga langkah strategis membangun kepercayaan serta memperkuat peran sosial masyarakat adat di Papua. Dengan sinergi pemerintah dan tokoh lokal, harapan akan Papua yang sejahtera, aman, dan harmonis semakin nyata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Papua Tengah \u2013 Dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua kembali mendapat apresiasi luas dari berbagai…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":39042,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-39040","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39040"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39040\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39043,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39040\/revisions\/39043"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/39042"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=39040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=39040"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=39040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}