Jakarta – Pemerintah semakin memperkuat langkah kolaboratif untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas layanan Program Sekolah Rakyat. Upaya ini dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, dengan tujuan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
\nLangkah terbaru terlihat dari kerja sama antara PT Pos Indonesia dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Bandung, Jawa Barat. Kerja sama tersebut mencakup dukungan sarana, prasarana, dan pemberian beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di ULBI.
\nMenteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya konkret dalam memperkuat pondasi pendidikan inklusif dan berkelanjutan. \u201cKami melakukan MoU di mana PT Pos akan memberikan dukungan pada Sekolah Rakyat melalui beberapa program. Diantaranya memberikan beasiswa kepada lulusan Sekolah Rakyat yang memiliki bakat untuk kuliah di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional,\u201d ujarnya.
\nPlt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama antara Kemensos, PT Pos Indonesia, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mencakup sejumlah program strategis.
\n\u201cKolaborasi dengan Kemensos mencakup berbagai bidang, mulai dari pembangunan kapasitas dan literasi sosial masyarakat, pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan ekonomi, penyediaan fasilitas dan dukungan operasional, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Sekolah Rakyat,\u201d terang Haris. Ia berharap upaya ini dapat memperkuat pelayanan sosial yang modern, adaptif, dan berdampak luas.
\nDi sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat Tahap II yang kini memasuki fase konstruksi di berbagai wilayah. Setelah merampungkan renovasi 165 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I, pembangunan tahap lanjutan kini dilakukan di 104 lokasi di seluruh Indonesia.
\nMenteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. \u201cPembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,\u201d ujarnya.
\nSejumlah lokasi konstruksi tahap II telah dimulai, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah\u2014meliputi Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya. Di Kalimantan Selatan, progres pembangunan juga berjalan di Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
\nProgram Sekolah Rakyat Tahap II dirancang untuk menampung hingga 112.320 siswa melalui penyediaan 3.744 rombongan belajar (rombel), terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Seluruh konstruksi dibangun permanen di atas lahan 5\u201310 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Pembangunan ini ditargetkan rampung dan siap mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026\/2027.
\nMelalui sinergi yang berkelanjutan, pemerintah berharap Program Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi jangka panjang dalam pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Program ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta – Pemerintah semakin memperkuat langkah kolaboratif untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas layanan Program…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-41791","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41791"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41791\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41814,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41791\/revisions\/41814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41791"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=41791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}