{"id":43919,"date":"2026-02-04T07:48:06","date_gmt":"2026-02-04T07:48:06","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/?p=43919"},"modified":"2026-02-04T07:48:06","modified_gmt":"2026-02-04T07:48:06","slug":"program-mbg-bawa-pemerataan-ekonomi-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/2026\/02\/04\/program-mbg-bawa-pemerataan-ekonomi-nasional\/","title":{"rendered":"Program MBG Bawa Pemerataan Ekonomi Nasional"},"content":{"rendered":"<p>Jakarta \u2014 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya diproyeksikan sebagai intervensi gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional berbasis penguatan pangan lokal. Implementasi program ini dinilai mulai menunjukkan dampak berlapis, dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perputaran ekonomi di daerah.<\/p>\n<p>Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Enggit Clara, menyebut MBG di daerahnya telah memberikan efek langsung bagi pelaku ekonomi lokal.<\/p>\n<p>\u201cProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Belitung tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan menyerap langsung hasil petani, peternak, dan nelayan setempat,\u201d ujar Enggit.<\/p>\n<p>Konsistensi pelaksanaan MBG juga ditegaskan pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program tersebut tetap berjalan selama bulan Ramadan tanpa perubahan signifikan.<\/p>\n<p>\u201cMBG tetap diberikan selama Ramadan, terutama di sekolah-sekolah berbasis masyarakat non-muslim serta untuk kelompok ibu hamil dan balita. Program tersebut berjalan tanpa perubahan berarti,\u201d kata Zulkifli Hasan.<\/p>\n<p>Dari sisi perencanaan pembangunan, Menteri PPN\/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.<\/p>\n<p>\u201cProgram MBG dirancang secara menyeluruh untuk menciptakan multiplier effect yang nyata pada perekonomian lokal dan mempercepat proses industrialisasi pangan di pedesaan,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Di daerah, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah mengatakan pemerintah daerah rutin menilai menu dan tingkat konsumsi penerima manfaat.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah terus mengevaluasi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencatatan dan penimbangan sisa makanan anak,\u201d jelas Idah.<\/p>\n<p>Dari perspektif keberlanjutan fiskal, pakar ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai integrasi MBG dengan potensi pangan lokal merupakan langkah strategis.<\/p>\n<p>\u201cIntegrasi program makan bergizi gratis (MBG) dengan potensi pangan lokal dan inisiatif strategis pemerintah seperti Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal MBG,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Dukungan logistik pangan juga diperkuat oleh Perum Bulog. Direktur Pemasaran Perum Bulog Febby Novita mengungkapkan penggunaan beras premium sudah diterapkan luas.<\/p>\n<p>\u201cSebenarnya kalau MBG itu ya, untuk beras premiumnya itu sudah banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan itu banyak banget yang pakai,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Dari sisi dampak makro daerah, ekonom Sumatera Utara Gunawan Benjamin memperkirakan MBG mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.<\/p>\n<p>\u201cMBG bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 1 persen,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Berbagai pandangan tersebut menegaskan MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat sekaligus menyiapkan kualitas generasi Indonesia di masa depan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakarta \u2014 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya diproyeksikan sebagai intervensi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-43919","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43919","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43919"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43919\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43920,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43919\/revisions\/43920"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43919"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43919"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43919"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=43919"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}