{"id":44109,"date":"2026-02-08T10:24:57","date_gmt":"2026-02-08T10:24:57","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/?p=44109"},"modified":"2026-02-08T10:24:59","modified_gmt":"2026-02-08T10:24:59","slug":"papua-jadi-prioritas-pengembangan-energi-berkelanjutan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/2026\/02\/08\/papua-jadi-prioritas-pengembangan-energi-berkelanjutan\/","title":{"rendered":"Papua Jadi Prioritas Pengembangan Energi Berkelanjutan"},"content":{"rendered":"<p>JAKARTA \u2013 Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan.<\/p>\n<p>Papua dinilai memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat daerah serta mendukung kepentingan nasional.<\/p>\n<p>\u0093Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah di Papua harus menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,\u0094 ujar Presiden Prabowo.<\/p>\n<p>Presiden menjelaskan, pengembangan energi di Papua diarahkan pada pemanfaatan energi terbarukan, khususnya untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses energi di wilayah terpencil.<\/p>\n<p>Energi surya dan tenaga air dipandang semakin realistis diterapkan seiring kemajuan teknologi yang semakin terjangkau dan adaptif.<\/p>\n<p>Menurutnya, pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi solusi utama bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.<\/p>\n<p>Sementara itu, pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dikembangkan di wilayah yang memiliki potensi aliran sungai.<\/p>\n<p>\u0093Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,\u0094 tegas Presiden.<\/p>\n<p>Presiden menekankan bahwa kemandirian energi akan berdampak langsung pada penguatan fiskal negara.<\/p>\n<p>Saat ini, Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak dengan nilai sekitar Rp520 triliun per tahun.<\/p>\n<p>Jika ketergantungan impor dapat ditekan, anggaran negara akan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan daerah.<\/p>\n<p>\u0093Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau kita bisa potong Rp500 triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,\u0094 ujarnya.<\/p>\n<p>Presiden juga menyampaikan target konkret pemerintah, yaitu mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.<\/p>\n<p>Selanjutnya, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap dalam empat tahun ke depan.<\/p>\n<p>Dari sisi perencanaan, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan Papua diproyeksikan memiliki peran penting dalam agenda bioenergi nasional.<\/p>\n<p>\u0093Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,\u0094 ujarnya.<\/p>\n<p>Sementara itu, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur energi di Papua.<\/p>\n<p>\u0093Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,\u0094 katanya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>JAKARTA \u2013 Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-44109","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44109"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44110,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44109\/revisions\/44110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44109"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=44109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}