Jakarta \u2014 Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan sebagai wadah kolaborasi antara koperasi desa, ritel modern, dan distributor guna memperkuat jaringan usaha mikro dan UMKM di tingkat desa.<\/p>\n
\u201cSebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa,\u201d kata Mendag.<\/p>\n
Menurut Budi Santoso, KDMP bukan dibentuk untuk menyaingi ritel modern maupun toko kelontong yang telah lebih dulu hadir di tengah masyarakat. Sebaliknya, koperasi ini dirancang sebagai simpul distribusi yang menjembatani kebutuhan barang pokok dan produk lainnya agar lebih mudah dijangkau masyarakat desa.<\/p>\n
\u201cPada dasarnya KDMP atau biasa disebut Kopdes ini dibentuk untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia menjelaskan, melalui pola kemitraan yang terstruktur, KDMP dapat memperpendek rantai pasok, menekan biaya logistik, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM desa. Dengan sistem distribusi yang lebih tertata, produk-produk lokal diharapkan memiliki daya saing lebih kuat.<\/p>\n
Melalui KDMP, katanya, rantai pasok menjadi lebih ringkas karena distributor dapat menyalurkan barang secara langsung ke koperasi desa, yang kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan terkontrol.<\/p>\n
Budi menambahkan, kolaborasi ini juga akan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan saling menguatkan, bukan saling mematikan. Ritel modern, distributor, dan koperasi desa dapat berperan sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga di tingkat masyarakat.<\/p>\n
\u201cKDMP juga bisa berfungsi sebagai apotek, sebagai klinik, dan juga salah satu sebagai eksportir,\u201d ucap Mendag Budi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2014 Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-45037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45037"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45037\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45038,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45037\/revisions\/45038"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45037"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=45037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}