{"id":45163,"date":"2026-03-08T08:38:42","date_gmt":"2026-03-08T08:38:42","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/?p=45163"},"modified":"2026-03-08T08:38:43","modified_gmt":"2026-03-08T08:38:43","slug":"tokoh-adat-papua-dukung-stabilitas-dan-pembangunan-film-pig-feast-dinilai-sarat-provokasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/2026\/03\/08\/tokoh-adat-papua-dukung-stabilitas-dan-pembangunan-film-pig-feast-dinilai-sarat-provokasi\/","title":{"rendered":"Tokoh Adat Papua Dukung Stabilitas dan Pembangunan, Film \u201cPig Feast\u201d Dinilai Sarat Provokasi"},"content":{"rendered":"<p>JAKARTA \u2014 Tokoh adat di Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung. Hal ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif, termasuk yang muncul melalui film \u201cPig Feast\u201d atau \u201cPesta Babi\u201d.<\/p>\n<p>Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menegaskan partisipasi masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan di Papua.<\/p>\n<p>banner 336\u00d7280<br \/>\n\u201cPara tokoh adat Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung,\u201d ujar Alexander.<\/p>\n<p>Menurut dia, pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan membuka akses ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat, khususnya melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan.<\/p>\n<p>\u201cPartisipasi aktif masyarakat adat dinilai penting untuk memastikan program ketahanan pangan serta berbagai inisiatif pembangunan berjalan efektif dan mampu mendorong kemajuan serta kesejahteraan di Papua,\u201d imbuhnya.<\/p>\n<p>Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyebut pemerintah daerah tengah menggenjot program cetak sawah di wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah Provinsi Papua menggenjot program cetak sawah seluas 13.200 hektare di Kabupaten Keerom sebagai langkah meningkatkan produksi beras dan mendorong swasembada pangan. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan pertanian terpadu, dukungan infrastruktur produksi, serta optimalisasi potensi pangan lokal agar Papua mampu menjadi lumbung pangan di wilayah timur Indonesia,\u201d kata Fakhiri.<\/p>\n<p>Selain sektor pangan, pemerintah juga mempercepat penguatan hak masyarakat adat melalui sertifikasi tanah ulayat. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua, Roy Wayoi, mengatakan percepatan pemetaan tanah adat terus dilakukan.<\/p>\n<p>\u201cKantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong pemetaan tanah ulayat di daerah ini termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan bisa dilaksanakan tahun ini,\u201d ujar Roy.<\/p>\n<p>Di sisi keamanan, Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, menyampaikan apresiasi terhadap kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif.<\/p>\n<p>\u201cKolaborasi tersebut dinilai mampu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di tengah dinamika sosial, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat,\u201d kata Melkias.<\/p>\n<p>Sejumlah tokoh Papua menilai berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut justru menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.<\/p>\n<p>Karena itu, masyarakat diimbau tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh nar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>JAKARTA \u2014 Tokoh adat di Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-45163","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45163"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45164,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45163\/revisions\/45164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45163"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=45163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}