Jakarta \u2013 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mampu menjadi penggerak utama penyerapan hasil pertanian nasional sekaligus memperkuat ekonomi desa. Program tersebut kini menjadi pasar bagi hasil produksi petani sehingga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat di daerah.<\/p>\n
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa MBG telah menjadi offtaker hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia. Menurutnya, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.<\/p>\n
\u0093MBG menjadi offtaker hasil pertanian sekitar 165 juta petani Indonesia. Program ini memberikan kepastian pasar sehingga hasil produksi petani dapat terserap optimal,\u0094 ujar Andi Amran.<\/p>\n
Ia menjelaskan, program MBG turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di desa karena proses produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan berjalan secara terintegrasi. Dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut, hasil panen petani maupun produk peternakan memiliki pasar yang lebih jelas dan berkelanjutan.<\/p>\n
\u0093Ekonomi desa ikut bergerak karena pasar menjadi hidup dan hasil pertanian terserap langsung oleh program pemerintah,\u0094 katanya.<\/p>\n
Menurutnya, keberadaan program MBG juga membantu menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani. Kepastian penyerapan hasil produksi membuat petani tidak lagi khawatir terhadap potensi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas pertanian.<\/p>\n
Selain itu, meningkatnya permintaan bahan pangan dari program MBG dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan nasional. Aktivitas ekonomi yang terus bergerak membuka peluang usaha bagi masyarakat desa, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku distribusi pangan lokal.<\/p>\n
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kesejahteraan petani menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan sektor pangan nasional.<\/p>\n
\u0093Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Pemerintah ingin memastikan hasil panen petani memberikan keuntungan dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa,\u0094 ujar Zulkifli Hasan.<\/p>\n
Pemerintah optimistis program MBG akan terus memperkuat ekonomi desa karena penyerapan hasil pertanian berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai daerah.
\nKepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menuturkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan Hida dalam kegiatan kuliah pakar yang diselenggarakan Universitas Pertahanan (Unhan) secara daring pada Jumat (8\/5) dengan tema Penguatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Inovasi Teknologi, Kebijakan Gizi dan Keamanan Pangan dalam Mendukung Keamanan Nasional.<\/p>\n
Program MBG dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Ia mengatakan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan triple burden of malnutrition, yakni stunting, kekurangan gizi, dan kelebihan gizi yang terjadi secara bersamaan.<\/p>\n
\u201cGizi yang baik menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas masyarakat. Karena itu, Program MBG hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain memperbaiki status gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu mendukung pengentasan kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui pelibatan berbagai sektor usaha dan penyedia pangan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2013 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mampu menjadi penggerak utama penyerapan hasil pertanian…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-47727","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47727"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47727\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47728,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47727\/revisions\/47728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47727"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=47727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}