Oleh: Gavin Asadit<\/p>\n
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi tantangan serius bagi Indonesia memasuki periode risiko tinggi pada Agustus hingga September 2026. Ancaman ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan pemadaman api, sebab karhutla berkaitan dengan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan kehidupan warga di wilayah terdampak. Karena itu, langkah pemerintah yang menggabungkan pencegahan, operasi lapangan, dukungan teknologi, serta penegakan hukum menunjukkan bahwa penanganan karhutla kini ditempatkan sebagai persoalan nasional yang membutuhkan kerja bersama.<\/p>\n
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arah yang jelas dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Senin (24\/8). Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja, termasuk apabila terdapat keterlibatan korporasi. Sikap tersebut penting karena keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Negara juga perlu memastikan siapa yang menyebabkan kebakaran dan mengapa praktik pembakaran masih terjadi di tengah berbagai aturan yang telah diberlakukan.<\/p>\n
Pada tingkat masyarakat, pendekatan pencegahan menjadi sangat penting. Edukasi mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar perlu diperkuat hingga tingkat desa. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dan kelompok tani dapat membangun mekanisme pembukaan lahan yang lebih aman sehingga masyarakat tidak terdorong mengambil jalan pintas. Gagasan pengorganisasian melalui kelompok tani dan koperasi juga dapat menjadi instrumen untuk menyediakan dukungan pembiayaan sekaligus memastikan aktivitas pembukaan lahan berlangsung secara tertib. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak semata-mata diposisikan sebagai objek penertiban, tetapi menjadi bagian dari solusi.<\/p>\n
Namun, pendekatan persuasif terhadap masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan terhadap korporasi. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga memerintahkan pembakaran. Pemerintah juga membuka ruang bagi pencabutan izin apabila ditemukan indikasi keterlibatan. Pesan ini menunjukkan bahwa kepentingan investasi tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan lingkungan dan kepentingan publik. Perusahaan yang menjalankan usaha secara bertanggung jawab tentu tidak perlu khawatir terhadap penegakan hukum, sementara pelaku yang terbukti melanggar harus menghadapi konsekuensi yang setimpal.<\/p>\n
Ketegasan tersebut menemukan konteksnya ketika pemerintah menghadapi risiko karhutla yang cukup tinggi sepanjang 2026. BMKG memperkirakan kondisi lebih kering di sejumlah wilayah dan pengaruh El Ni\u00f1o masih dapat berlangsung hingga awal 2027. Potensi Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Artinya, kondisi alam dapat memperbesar risiko, tetapi faktor manusia tetap menjadi bagian penting yang harus dikendalikan. Cuaca kering tidak dengan sendirinya menghasilkan kebakaran apabila tidak ada sumber api yang memicu dan memperluasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh: Gavin Asadit Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi tantangan serius bagi Indonesia memasuki…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-51981","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51981","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51981"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51981\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51982,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51981\/revisions\/51982"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51981"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51981"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51981"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=51981"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}