Oleh: Yohanes Wandikbo )*<\/p>\n
Kekerasan terhadap warga sipil kembali terjadi di Tanah Papua. Penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 9 September 2026, menjadi tragedi yang patut dikecam. Para korban bukan kombatan, bukan pihak yang sedang berperang, melainkan aparatur yang tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n
Ketiga korban merupakan Willi Mbuik, CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Kupang, Nusa Tenggara Timur; drh. Alfonsius Albinus Mehan, Dokter Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Sikka, Maumere; serta Aprida Rapi, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Toraja, Sulawesi Selatan.<\/p>\n
Ketiganya menjalankan tugas yang memiliki hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Mereka hadir untuk memberikan pelayanan di bidang pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan. Karena itu, tindakan kekerasan terhadap mereka tidak hanya merenggut nyawa warga sipil, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelayanan publik yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat Papua.<\/p>\n
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan masih menjadi ancaman bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas secara normal. Kekerasan semacam ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Perbedaan pandangan, persoalan politik, maupun kepentingan kelompok tidak pernah menjadi alasan yang sah untuk menghilangkan hak hidup seseorang.<\/p>\n
Kecaman kemudian disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena yang meminta aparat keamanan menangkap seluruh pelaku penembakan. Melki menilai pembunuhan terhadap manusia tidak dapat dibenarkan, terlebih ketiga korban sedang menjalankan tugas kemanusiaan dan tugas negara untuk membantu masyarakat Papua memperoleh pelayanan serta bantuan pangan.<\/p>\n
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa tragedi di Muliama bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan kemanusiaan. Para ASN tersebut datang ke Papua untuk bekerja dan mengabdi. Mereka menjalankan fungsi negara di tengah masyarakat dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai sasaran oleh kelompok bersenjata.<\/p>\n
Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan. Aparatur yang bekerja di wilayah rawan sekalipun harus memperoleh jaminan keamanan sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal. Keamanan bukan hanya diperlukan untuk melindungi aparat, tetapi juga untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan dasar tanpa rasa takut.<\/p>\n
Duka semakin terasa ketika jenazah Willi Mbuik dipulangkan ke Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah dan masyarakat menyambut kepulangan korban yang selama ini mengabdikan diri sebagai CPNS di Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Willi merupakan salah satu dari dua korban yang berasal dari NTT, sementara korban lainnya berasal dari Maumere. Tragedi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kekerasan di Papua memiliki dampak luas hingga keluarga dan daerah asal korban.<\/p>\n
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma menyampaikan kecaman keras terhadap penembakan yang menewaskan warga NTT. Johni menilai tindakan tersebut tidak manusiawi karena para korban datang ke Papua untuk mengabdi dan melayani masyarakat, bukan untuk berperang. Ia juga meminta aparat keamanan segera menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.<\/p>\n
Desakan untuk membawa pelaku ke hadapan hukum merupakan langkah yang tepat. Penegakan hukum harus menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan kasus kekerasan. Pelaku tidak boleh dibiarkan bebas karena pembiaran hanya akan meningkatkan risiko terulangnya serangan terhadap warga sipil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh: Yohanes Wandikbo )* Kekerasan terhadap warga sipil kembali terjadi di Tanah Papua. Penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 9 September 2026, menjadi tragedi yang patut dikecam. Para korban bukan kombatan, bukan pihak yang sedang berperang, melainkan aparatur yang tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-53168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53168"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53168\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53169,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53168\/revisions\/53169"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}