Oleh: Zulvan Maulana)*<\/p>\n
Kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjalankan pemerintahan. Ketika sebuah pemerintahan memperoleh kepercayaan dari mayoritas masyarakat, ruang untuk menjalankan agenda pembangunan menjadi semakin kuat. Kepercayaan tidak hanya mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan nasional, tetapi juga menunjukkan adanya harapan bahwa kebijakan yang dirancang pemerintah mampu membawa perubahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<\/p>\n
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik masih berada di atas 60 persen. Angka tersebut menjadi sinyal positif bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap arah pemerintahan, sekaligus menjadi modal sosial yang penting untuk mempercepat pelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional.<\/p>\n
Hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI), misalnya, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 61,4 persen. Sementara itu, 35,9 persen responden menyatakan tidak percaya dan 2,7 persen tidak memberikan jawaban. Survei yang dilakukan pada 23-29 Juli 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi tersebut juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 57,6 persen.<\/p>\n
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif\u2019an menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan tersebut masih berada pada kategori mayoritas. Hal ini penting karena kepercayaan memiliki dimensi yang berbeda dengan kepuasan. Kepercayaan berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dan kepemimpinannya, sementara kepuasan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung masyarakat dalam merasakan dampak kebijakan.<\/p>\n
Dengan demikian, angka kepercayaan di atas 60 persen dapat dibaca sebagai fondasi positif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah besarnya tantangan pembangunan, pemerintah masih memiliki ruang sosial yang cukup kuat untuk menjalankan program-program prioritas dan melakukan berbagai pembenahan yang dibutuhkan masyarakat.<\/p>\n
Dukungan tersebut juga terlihat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei ASI mencatat 51,5 persen masyarakat mendukung keberlanjutan program tersebut, sementara 45,4 persen menyatakan tidak setuju dan 3,3 persen tidak menjawab. Komposisi ini memperlihatkan bahwa MBG telah memperoleh dukungan yang cukup besar sebagai salah satu program prioritas pemerintah.<\/p>\n
MBG memiliki arti strategis karena kebijakan tersebut tidak sekadar berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan pangan bergizi. Program ini juga memiliki dimensi pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dalam jangka panjang, investasi terhadap gizi dan kesehatan anak merupakan bagian penting dari upaya membangun manusia Indonesia yang lebih produktif dan kompetitif.<\/p>\n
Karena itu, dukungan masyarakat terhadap MBG perlu dipandang sebagai bagian dari optimisme terhadap agenda pembangunan pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan kualitas pelaksanaan program terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin nyata dan dapat dirasakan secara merata, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang lebih kompleks.<\/p>\n
Gambaran positif juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat mencapai 63,2 persen, sedangkan tingkat kepuasan publik berada pada angka 55,1 persen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh: Zulvan Maulana)* Kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjalankan pemerintahan. Ketika sebuah pemerintahan memperoleh kepercayaan dari mayoritas masyarakat, ruang untuk menjalankan agenda pembangunan menjadi semakin kuat. Kepercayaan tidak hanya mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan nasional, tetapi juga menunjukkan adanya harapan bahwa kebijakan yang dirancang pemerintah mampu membawa perubahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-53223","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53223"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53223\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53224,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53223\/revisions\/53224"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}