{"id":55883,"date":"2026-11-05T07:16:19","date_gmt":"2026-11-05T07:16:19","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/?p=55883"},"modified":"2026-11-05T07:16:20","modified_gmt":"2026-11-05T07:16:20","slug":"menjaga-keamanan-papua-sinergi-dan-pendekatan-kemanusiaan-untuk-indonesia-yang-damai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/2026\/11\/05\/menjaga-keamanan-papua-sinergi-dan-pendekatan-kemanusiaan-untuk-indonesia-yang-damai\/","title":{"rendered":"Menjaga Keamanan Papua, Sinergi dan Pendekatan Kemanusiaan untuk Indonesia yang Damai"},"content":{"rendered":"<p>Oleh: Markus Wenda*<\/p>\n<p>Keamanan Papua merupakan bagian penting dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah memperkuat stabilitas keamanan di Tanah Papua patut didukung sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, serta menjamin keberlangsungan pembangunan. Upaya ini perlu dilaksanakan secara terukur dengan mengedepankan profesionalisme aparat, pendekatan kemanusiaan, dan kolaborasi lintas sektor agar keamanan tidak hanya tercermin dalam situasi yang kondusif, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n<p>Komitmen tersebut tercermin dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman ke Papua Barat Daya dan Papua Tengah. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, keselamatan personel, dan pendekatan humanis dalam penanganan gangguan keamanan. Arahan ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan tidak semata-mata berorientasi pada tindakan operasional, tetapi juga memperhatikan perlindungan masyarakat dan upaya membangun kepercayaan antara negara dan warga.<\/p>\n<p>Dudung menegaskan bahwa keberhasilan seorang komandan tidak hanya dinilai berdasarkan capaian operasi atau penangkapan, tetapi juga dari kemampuannya memastikan keselamatan anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan hati nurani dan nilai-nilai kemanusiaan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Penekanan tersebut menjadi landasan penting bagi aparat untuk menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan tetap menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas.<\/p>\n<p>Pendekatan humanis bukanlah bentuk pengurangan ketegasan negara dalam menghadapi gangguan keamanan. Sebaliknya, pendekatan tersebut memperkuat legitimasi pelaksanaan tugas aparat melalui tindakan yang profesional, proporsional, dan sesuai dengan hukum. Ketegasan diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan, sementara komunikasi dan langkah persuasif membuka ruang penyelesaian persoalan secara damai. Perpaduan keduanya menjadi modal penting dalam membangun stabilitas keamanan yang berkelanjutan di wilayah Papua.<\/p>\n<p>Dukungan terhadap upaya pemerintah juga perlu diwujudkan melalui penguatan sinergi antara Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, serta tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Kapolda Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Hengki Haryadi menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, koordinasi yang terarah diperlukan agar setiap unsur dapat menjalankan tugas secara selaras, sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n<p>Semangat kolaborasi tersebut terlihat dalam kegiatan gabungan Kodim 1702\/Jayawijaya dan Polres Jayawijaya di Wamena. Dandim 1702\/Jayawijaya Letnan Kolonel Infanteri Yoel Sry Liga menekankan pentingnya soliditas TNI-Polri, pendekatan humanis dan persuasif, serta kewaspadaan terhadap informasi yang belum terverifikasi. Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Polres Jayawijaya Inspektur Polisi Satu Benyamin Tandipayung menekankan pentingnya koordinasi, keselamatan, dan penanganan potensi gangguan secara terukur sesuai prosedur. Langkah preventif tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan keamanan membutuhkan kesiapsiagaan sekaligus kedisiplinan dalam bertindak.<\/p>\n<p>Senada dengan itu, Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, meyakini bahwa menjaga keamanan negara sekaligus melindungi keselamatan rakyat adalah dua hal yang saling menguatkan. Melalui perhatian berkelanjutan pada perlindungan warga, penegakan hukum, pemulihan pengungsi, serta jaminan pendidikan dan kesehatan, keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung. Pendekatan ini memperkaya strategi pemerintah untuk memastikan stabilitas Papua yang inklusif, di mana warga dapat kembali hidup damai, produktif, dan terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak.<\/p>\n<p>Di samping itu, keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan organisasi masyarakat perlu diperluas dalam proses komunikasi serta penyelesaian persoalan di tingkat lokal. Mereka memiliki pemahaman mengenai kondisi sosial, nilai budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Pelibatan yang bermakna dapat membantu mencegah kesalahpahaman, memperkuat dialog, serta membangun ruang penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Penghormatan terhadap adat dan hak masyarakat Papua juga perlu menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.<\/p>\n<p>Masyarakat turut memiliki peran strategis dalam menjaga situasi tetap kondusif. Sikap tidak mudah terprovokasi, kebiasaan memeriksa kebenaran informasi, dan kesediaan menyampaikan persoalan melalui jalur yang tepat dapat membantu mencegah meluasnya ketegangan. Dukungan terhadap aparat perlu disertai partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, membangun komunikasi yang sehat, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan secara konstruktif. Dengan demikian, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga menjadi kepentingan bersama seluruh elemen masyarakat.<\/p>\n<p>Menjaga keamanan Papua merupakan ikhtiar jangka panjang yang memerlukan konsistensi, koordinasi, dan kepercayaan. Pemerintah perlu terus memperkuat kapasitas aparat, memastikan pelayanan publik menjangkau wilayah yang membutuhkan, serta membuka ruang dialog yang menghormati martabat masyarakat. Pendekatan humanis, penegakan hukum yang profesional, dan pemerataan pembangunan harus saling melengkapi dalam mewujudkan stabilitas yang berkelanjutan. Dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga keamanan Papua menjadi semakin bermakna ketika diarahkan pada tujuan bersama, yakni melindungi seluruh masyarakat, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan setiap warga Papua memiliki kesempatan yang setara untuk hidup aman, bermartabat, dan sejahtera.<\/p>\n<p>*Penulis merupakan Pemerhati pembangunan dan sosial kemasyarakatan Papua<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oleh: Markus Wenda* Keamanan Papua merupakan bagian penting dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah memperkuat stabilitas keamanan di Tanah Papua patut didukung sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, serta menjamin keberlangsungan pembangunan. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-55883","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55883","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55883"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55883\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55884,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55883\/revisions\/55884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}