JAKARTA \u2014 Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi kepada berbagai instansi untuk mendapatkan layanan publik.<\/p>\n
Kemudahan itu menjadi salah satu tujuan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI) yang disosialisasikan pemerintah.<\/p>\n
UU yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 itu menjadi landasan untuk menyelaraskan penyelenggaraan data lintas instansi dan mengatasi fragmentasi informasi.<\/p>\n
Sosialisasi digelar Kementerian PPN\/Bappenas dan diikuti pimpinan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah secara daring.<\/p>\n
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, Satu Data Indonesia dan Pemerintah Digital bukan dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.<\/p>\n
Ia mengibaratkan data sebagai minyak yang perlu diolah dan dipastikan kualitasnya sebelum dimanfaatkan.<\/p>\n
\u201cJika data adalah minyaknya, Pemerintah Digital merupakan jaringan yang mengalirkan manfaatnya kepada masyarakat,\u201d ujar Rini.<\/p>\n
Menurut Rini, UU SDI memudahkan berbagi pakai data antarinstansi tanpa harus melalui nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama tersendiri.<\/p>\n
Syaratnya, pertukaran dilakukan dalam kerangka Satu Data Indonesia dan memenuhi standar keamanan serta klasifikasi data. Kemudahan itu, kata dia, harus dirasakan pula oleh masyarakat.<\/p>\n
\u201cKita ingin bergerak menuju prinsip once-only, agar masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan data yang sama ketika mengakses layanan pemerintah,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Senada, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut tugas utama kementeriannya adalah keterhubungan sistem.<\/p>\n
Ia menjelaskan, interoperabilitas menjadi prasyarat agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan.<\/p>\n
Hal itu didukung Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Pusat Data Nasional, dan Jaringan Intra Pemerintah.<\/p>\n
\u201cDengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat,\u201d kata Meutya.<\/p>\n
Meutya menegaskan, keterhubungan tidak berarti seluruh basis data dipusatkan pada satu instansi.<\/p>\n
Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas kualitas data masing-masing, dan kemudahan pertukaran data tidak boleh mengabaikan kedaulatan data serta perlindungan privasi masyarakat.<\/p>\n
Sementara itu, Menteri PPN\/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan data yang tersebar dari Aceh sampai Papua, mulai dari data kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.<\/p>\n
Agar menjadi kekuatan bangsa, data itu perlu dikelola secara terpadu, cepat, dan akurat sebagai rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, hingga penyaluran bantuan sosial.<\/p>\n
\u201cData bukan hanya milik sistem pemerintah. Data adalah kekayaan strategis bangsa, data adalah kekayaan masa depan kita,\u201d tegas Rachmat.<\/p>\n
Kementerian PPN\/Bappenas menegaskan, keberhasilan Satu Data Indonesia diukur dari kebijakan yang lebih tepat, pelayanan publik yang lebih baik, dan manfaat pembangunan yang merata menuju Indonesia Emas 2045.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA \u2014 Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi kepada berbagai instansi untuk mendapatkan layanan publik. Kemudahan itu menjadi salah satu tujuan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI) yang disosialisasikan pemerintah. UU yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 itu menjadi landasan untuk menyelaraskan penyelenggaraan data […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-56053","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56053"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56053\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56054,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56053\/revisions\/56054"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56053"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}