{"id":56410,"date":"2026-11-18T03:38:06","date_gmt":"2026-11-18T03:38:06","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/?p=56410"},"modified":"2026-11-18T03:38:07","modified_gmt":"2026-11-18T03:38:07","slug":"menegakkan-akuntabilitas-korporasi-dalam-penanganan-karhutla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/2026\/11\/18\/menegakkan-akuntabilitas-korporasi-dalam-penanganan-karhutla\/","title":{"rendered":"Menegakkan Akuntabilitas Korporasi dalam Penanganan Karhutla"},"content":{"rendered":"<p>Jakarta &#8211; Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi. <\/p>\n<p>Kepala Negara meminta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan intelijen mengusut tuntas dugaan keterlibatan manusia maupun perusahaan dalam kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pelanggaran lingkungan mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum.<\/p>\n<p>\u201cSaya minta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan,\u201d ujar Prabowo.<\/p>\n<p>Prabowo menilai karhutla tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan tanggung jawab korporasi. <\/p>\n<p>Ia menegaskan bahwa kebakaran yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah akan menindak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk melalui pencabutan izin usaha.<\/p>\n<p>\u201cKalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Sejalan dengan komitmen tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla di Kalimantan Tengah. <\/p>\n<p>Berdasarkan temuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, terdapat 14 perusahaan yang dikenai sanksi administratif. Bahkan, salah satu perusahaan tercatat mengalami kebakaran berulang hingga lima kali.<\/p>\n<p>\u201cIni sangat kami sayangkan. Korporasi mestinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah kerjanya yang telah diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu, harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera ke depannya,\u201d ujar Bambang.<\/p>\n<p>Selain penegakan hukum, Bambang mendorong pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan lahan pertanian dan sumber penghidupan akibat kebakaran. Ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan bibit produktif dan bibit kebun rakyat secara bertahap.<\/p>\n<p>\u201cKalau lahan masyarakat terbakar, sawahnya terbakar, otomatis hasilnya hilang. Tadi saya sudah bicara dengan Dinas Pertanian supaya ada bantuan bibit produktif yang nantinya bisa dibagikan, meskipun terbatas, tetapi dilakukan secara bertahap,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p>Melalui penegakan hukum yang berkeadilan, tanggung jawab korporasi dan pemulihan lingkungan diharapkan berjalan beriringan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat sekitar memperoleh perlindungan serta kepastian penghidupan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara menyeluruh.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakarta &#8211; Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi. Kepala Negara meminta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan intelijen mengusut tuntas dugaan keterlibatan manusia maupun perusahaan dalam kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pelanggaran lingkungan mendapatkan penanganan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-56410","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sda-dan-agraria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56410"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56410\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56411,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56410\/revisions\/56411"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}