{"id":9942,"date":"2023-01-15T13:28:09","date_gmt":"2023-01-15T13:28:09","guid":{"rendered":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/?p=9942"},"modified":"2023-01-15T13:28:10","modified_gmt":"2023-01-15T13:28:10","slug":"tolak-politisasi-agama-pada-pemilu-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/2023\/01\/15\/tolak-politisasi-agama-pada-pemilu-2024\/","title":{"rendered":"<strong>Tolak Politisasi Agama pada Pemilu 2024<\/strong>"},"content":{"rendered":"<p>Jakarta &#8211; Pemilu sudah semestinya menjadi pesta demokrasi yang tidak membuat masyarakat terpecah belah, kalah menang adalah hal yang biasa dalam setiap kompetisi. Namun bukan berarti menggunakan segala cara untuk memenangkan Pemilu, misalnya seperti politisasi agama yang rawan membuat masyarakat terpolarisasi.<br \/>\nPerlu diketahui bahwa dampak dari politisasi agama hanya menghasilkan kerusakan. Selain masyarakat menjadi terbelah, juga produk politisasi agama akan menghasilkan produk gagal.<br \/>\n\u200bPresiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas juga telah mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merasakan dampak dari politisasi agama yang berlarut-larut, sehingga jangan ada lagi politisasi agama dalam kontestasi.<br \/>\n\u200bKedepannya, calon presiden, calon legislatif maupun calon kepala daerah harus memiliki siap mengutuk secara terang-terangan politisasi agama pada Pemilu 2024. Semua harus belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti yang diingatkan Presiden Jokowi.<br \/>\n\u200bHanya calon yang tidak memiliki prestasi dan kemampuan mumpuni yang membiarkan bahkan bekerja sama dengan kelompok yang memainkan politisasi agama.<br \/>\n\u200bPresiden Jokowi juga telah mengingatkan kepada para bakal calon presiden dan calon wakil presiden jelang Pemilu 2024. Mereka diminta untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.<br \/>\n\u200bJokowi mempersilakan debat gagasan, debat ide untuk membawa negara ini menjadi lebih baik. Tapi jangan sampai memanas.<br \/>\n\u200bJokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Dirinya mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Sehingga cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.<br \/>\n\u200bSementara itu, dalam rangka mengantisipasi adanya politisasi agama menjelang Pemilu 2024, Kemenko PMK bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta untuk mengadakan kegiatan \u201cFocus Group Discussion) (FGD) Penguatan Moderasi Beragama sebagai Antisipasi Politisasi Agama menjelang tahun Pemilu 2024.<br \/>\n\u200bMengawali kegiatan FGD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Cecep Khoirul Anwar menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir.<br \/>\n\u200bSementara Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Aris Darmansyah Edisaputra pada saat menyampaikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan FGD menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penguatan Moderasi Beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<br \/>\n\u200bDirinya berujar, bahwa kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif.<br \/>\n\u200bPemerintah mengusung Moderasi Beragama sebagai salah satu strategi dalam mendukung kebijakan pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia serta menyikapi keberagaman yang ada. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Moderasi Beragama adalah pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.<br \/>\n\u200bNilai demokrasi mengakui bahwa perbedaan dan keragaman merupakan realitas yang harus diterima dan dirayakan. Karena keragaman akan menghasilkan inovasi dan kreatifitas adalah energi positif bagi kemajuan bangsa.<br \/>\n\u200bSikap moderat dalam beragama harus dibangun dan diperkuat mengingat adanya sekelompok masyarakat yang memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan\/ekstrem, memaksakan kehendak atas tafsir agama disertai semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI.<br \/>\n\u200bKegiatan-Kegiatan penguatan Moderasi Beragama dalam bentuk FGD, workshop dan sejenisnya tentu diperlukan untuk menyasar akar rumput termasuk komunitas remaja yang umumnya memiliki akses luas terhadap internet dan informasi.<br \/>\n\u200bPada kesempatan berbeda, Pramono Ubaid Thantowi selaku Wakil Ketua Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Pemilu 2024 nanti.<br \/>\n\u200bDirinya mengatakan, isu pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama akan semakin meningkat seiring dengan kontestasi politik yang semakin dekat.<br \/>\n\u200bPramono juga mengatakan bahwa dirinya akan menyoroti kandidat yang ikut dalam perhelatan Pemilu 2024 nanti, baik dari pemilihan legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden.<br \/>\n\u200bDi sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkirakan praktik politisasi agama untuk mendulang suara pada Pemilu 2024 sudah tidak terlalu signifikan. Intensitas praktik politisasi agama pada Pemilu 2024 masih di bawah Pemilu 2019.<br \/>\n\u200bDirektur pencegahan BNPT Brigjen Polisi R. Ahmad Nurwakhid meyakini, politisasi agama atau eksploitasi agama untuk tujuan politik pada Pemilu 2024 lebih rendah karena indeks potensi radikalisme di Indonesia mengalami penurunan. Ia menyebutkan sepanjang tahun 2020 sampai 2021, indeks potensi radikalisme Indonesia tercatat 12,2 persen atau turun secara signifikan dibanding 2019 yang mencapai 38,3 persen.<br \/>\n\u200bPolitisasi agama untuk kepentingan Pemilu 2024 diperkirakan masih tetap ada. Masyarakat perlu bersinergi dengan pemerintah guna melakukan pencegahan karena politisasi agama bakal memicu polarisasi di tengah masyarakat, politisasi agama itulah yang akan mengalami distorsi informasi yang membuat masyarakat mudah untuk saling membenci terhadap orang yang berbeda pilihan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakarta &#8211; Pemilu sudah semestinya menjadi pesta demokrasi yang tidak membuat masyarakat terpecah belah, kalah&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9943,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[38,12,13,16,14],"tags":[1105,1104,1106,1103,1102],"newstopic":[],"class_list":["post-9942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agama-dan-pluralitas","category-ekonomi-dan-investasi","category-kriminal","category-polhukam","category-ragam","tag-kaum-radikal","tag-pemilu-serentak-2024","tag-politik-identitas","tag-tahun-politik","tag-tolak-politisasi-agama"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9942"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9942\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9944,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9942\/revisions\/9944"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9943"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9942"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/jurnalredaksi.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=9942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}