Jakarta, jurnalredaksi– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, Putra Mahkota Abu Dhabi Pangeran Mohammed Bin Zayed bersedia ikut mendanai pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Luhut mengatakan, komitmen Mohammed Bin Zayed itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo dalam sebuah pertemuan yang turut dihadiri Luhut.
“Crown Prince Mohammed Bin Zayed (MBZ) langsung memberikan instruksi kepada menterinya, di depan saya itu pada waktu beliau bicara dengan Presiden, akan membantu sekian miliar dolar untuk pembangunan itu tadi (ibu kota baru),” kata Luhut.
Luhut mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Mohammed Bin Zayed juga memuji keputusan Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“MBZ itu menyampaikan ke Presiden, saya ada di situ, dia bilang ‘keputusan Anda membangun ibu kota baru suatu keputusan yang sangat tepat, membangun ibu kota yang moderen, dan saya akan terlibat’,” kata Luhut meniru ucapan Mohammed Bin Zayed. Luhut menambahkan, Jokowi memang berteman baik dengan Mohammed Bin Zayed dan pertemanan mereka memberi dampak yang positif bagi Indonesia. “Perkawanan mereka ini membantu ini semua, dan kita syukuri dan mereka menghormati,” kata Luhut.
Hubungan baik antara Jokowi dan Mohammed Bin Zayed sudah sejak lama, bahkan keduanya bertukar nama untuk penamaan jalan di negara masing-masing. Pada 12 April 2021, pemerintah meresmikan pergantian nama Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek menjadi Jalan Layang Syeikh Mohammed Bin Zayed (MBZ).
Penamaan jalan di Indonesia dengan menggunakan nama Mohammed Bin Zayed merupakan balasan atas penamaan jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), yang telah menggunakan nama Jokowi, yakni Joko Widodo Sreet.
Pada November 2021, Jokowi juga sempat menyampaikan bahwa kebutuhan dana sebesar Rp 504 triliun untuk membangunan ibu kota baru di hadapan para investor asal UEA saat menghadiri Indonesia–UEA Investment Forum. Jokowi mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Negara itu menjadi salah satu sektor yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan UEA.
(CA/AA)
