Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, semakin serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah percepatan pembangunan infrastruktur irigasi di 14 provinsi, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
Pembangunan irigasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya percepatan pengolahan lahan pertanian di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saya melihat potensi besar di NTT yang bisa menjadi solusi mengatasi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan. Jika pertanian bergerak, maka sektor lainnya pun ikut berkembang,” ujarnya.
Senada, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menuturkan bahwa program Tanam Padi Nusantara (TAMPAN) menjadi strategi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ada potensi 400 ribu hektare lahan perkebunan sawit yang dapat dimanfaatkan untuk program intercropping dengan tanaman padi,” jelasnya.
Di sektor energi, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Anggono Mahendrawan, menegaskan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan potensi sumber energi dalam negeri.
“Kami mempertahankan dan melakukan optimalisasi potensi yang ada. Selain itu, kami juga akan mempercepat proyek-proyek agar segera produksi,” ujarnya.
Sementara itu, ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai bahwa swasembada pangan dan energi membutuhkan pendekatan yang holistik.
“Kalau bicara swasembada pangan dan energi, nuansa yang dibangun dari Presiden Prabowo tampaknya lebih pada konsep ketahanan yang selama ini relatif kita tinggalkan,” katanya.
*
