Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi menyeluruh untuk membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Program ini adalah strategi menyeluruh untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini, kata Budi Gunawan dalam keterangan tertulisnya.
Program MBG merupakan prioritas nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, dengan sasaran utama anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, serta santri di pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.
Hingga akhir Juli 2025, program ini telah menjangkau 7.374.135 penerima manfaat melalui 2.375 dapur komunitas gizi aktif atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menu makanan dirancang untuk memenuhi 2535% kebutuhan gizi harian penerima manfaat.
Upaya pemerintah bukan hanya menambah jangkauan penerima, melainkan juga meningkatkan kualitas gizi yang disalurkan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pengawasan melalui Badan Gizi Nasional, sistem digital nasional, serta keterlibatan pemerintah daerah.
Setiap dapur SPPG ditargetkan melayani rata-rata 3.000 orang per hari dengan standar penyajian yang mengedepankan keamanan dan keseimbangan nutrisi.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal karena kelaparan atau gizi buruk, tambah Menko Polkam.
Program MBG dirancang sebagai respons terhadap tantangan nyata malnutrisi di Indonesia. Hingga kini, lebih dari 100 ribu lapangan kerja telah tercipta, seiring keterlibatan UMKM, petani, nelayan, dan koperasi lokal dalam proses produksi dan distribusi makanan bergizi.
Pemerintah juga memanfaatkan skema pembelian langsung dari produsen rakyat untuk menstabilkan harga pangan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan mampu bersaing di masa depan.
Presiden Prabowo menargetkan program ini menjangkau 20 juta penerima manfaat sebelum 17 Agustus 2025 dan 82,9 juta penerima di akhir tahun. Untuk menjamin kualitas implementasi, pemerintah terus menyempurnakan manajemen logistik, menu gizi, serta sistem distribusi berbasis teknologi digital agar program dapat berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Bila anak-anak kita sehat dan cerdas, masa depan bangsa akan lebih terjamin. Tutup Menko Polkam.
