Jakarta – Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
“BGN bersama seluruh pihak terkait terus bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta melakukan langkah investigasi menyeluruh atas insiden ini,” ujar Khairul dalam keterangan resmi di Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengirim tim langsung ke lokasi guna memastikan seluruh korban mendapat layanan medis maksimal.
Direktur RSUD Trikora, Feldy Deki, menyebut pasien yang masih dirawat mengalami gejala sesak napas hingga kram otot. Ia memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.
“Mengenai kondisi tersebut, pihak rumah sakit telah memberikan penanganan maksimal dengan memberikan obat serta penanganan medis lainnya sesuai dengan gejala yang dialami masing-masing korban,” katanya.
Untuk memperkuat layanan, RSUD Trikora mendapat tambahan tenaga medis dari RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Empat dokter spesialis anak dan anestesi, serta tiga perawat langsung diterjunkan ke Salakan.
“Dukungan ini tentunya sangat penting dan bernilai tinggi bagi kami, keluarga pasien dan pasien itu sendiri, terutama dalam meningkatkan sisi psikologis,” ujar Feldy.
Perwakilan tim medis Kementerian Kesehatan, Rusmin, memastikan kondisi pasien yang masih dirawat dalam keadaan stabil.
“Alhamdulillah keadaannya stabil, tidak mengancam jiwa. Alhamdulillah artinya anak-anak ini dalam proses penyembuhan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya tanda kerusakan saraf atau gejala serius sebagaimana dikhawatirkan publik.
Selain fokus pada penanganan pasien, pemerintah juga tengah melakukan investigasi bersama pihak kepolisian terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait kasus ini. Audit menyeluruh disiapkan agar penyebab utama dapat terungkap, sekaligus memperkuat keamanan pangan dalam program MBG.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk mencegah kasus serupa berulang.
“Evaluasi terkait dengan MBG, seperti fungsi pengawasannya, kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya seperti apa,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dengan langkah cepat penanganan medis di lapangan, dukungan tenaga kesehatan tambahan, investigasi lintas instansi, serta pengawasan DPR, pemerintah memastikan kasus keracunan MBG ditangani secara serius.
