Jakarta – Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mengambil langkah strategis dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa kerja sama teknis antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Danantara Indonesia terkait pembangunan PLTSa sudah mencapai kesepakatan. Ia menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur di Jakarta yang lebih matang dibanding daerah lain menjadi modal utama keberhasilan proyek ini.
“Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Danantara dan telah mencapai kesepakatan. Infrastruktur Jakarta memang lebih siap dibandingkan daerah lain, sehingga proyek ini memiliki peluang besar untuk berhasil,” ujar Pramono.
Dengan volume sampah harian di Ibu Kota yang mencapai 7.700 hingga 8.000 ton dan cadangan timbunan sebesar 55 juta ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Jakarta berpotensi mengoperasikan beberapa proyek PLTSa secara bersamaan.
“Jika kita membangun PLTSa dengan kapasitas input sekitar 2.500 hingga 3.000 ton per unit, maka Jakarta bisa memiliki empat hingga lima PLTSa. Setiap PLTSa diperkirakan mampu menghasilkan listrik sekitar 35 MegaWatt,” tambah Pramono.
Selain itu, minat investor dan operator internasional terhadap proyek ini sangat tinggi. Potensi pasar energi di Jakarta dan kesiapan teknis proyek menjadikannya sangat menarik bagi berbagai pihak.
“Banyak investor, terutama kontraktor dan operator besar dunia, sangat berharap dapat terlibat dalam proyek ini di Jakarta,” jelas Pramono.
Yang menarik, proyek PLTSa ini diproyeksikan tidak memerlukan skema tipping fee jika tarif listrik yang dihasilkan sesuai dengan standar, yakni sekitar 20 sen per kWh.
“Jika tarif listriknya sesuai, sekitar 20 sen per kWh, maka kami yakin bisa menjalin kerja sama dengan PLN tanpa perlu skema tipping fee,” tutup Pramono.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung untuk proyek instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2026.
Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa kesiapan akses jalan, drainase, dan lahan seluas lebih dari lima hektare di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut.
“Kami akan menambah infrastruktur penunjang seperti pasokan air bersih dan akses jalan yang memadai. Saya juga telah meminta PDAM dan dinas terkait untuk menyiapkan dukungan penuh,” ujar Maesyal.
Proyek PSEL yang sepenuhnya dibiayai oleh investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dengan nilai investasi mencapai Rp 2 triliun ini diperkirakan memerlukan waktu pembangunan antara 18 hingga 24 bulan dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2028.
Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Jakarta dan Tangerang menjadi wujud nyata sinergi antardaerah dalam mendukung program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan pengelolaan lingkungan dan transisi energi bersih sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
