Jakarta – Anggota DPR RI, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital yang menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan judi daring.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah strategis, terukur, dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bersih dari praktik perjudian daring.
Nurul menilai kerja sama lintas lembaga tersebut sebagai tindakan konkret yang memberi dampak langsung di lapangan.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi hasil nyata dari kerja keras pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya judi daring yang merusak ekonomi keluarga dan moral bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mendorong sistem pemantauan aliran dana adalah bukti keseriusan dalam menindak jaringan judol dari hulunya, bukan hanya dari sisi pemblokiran situs.
Lebih jauh, Nurul menyoroti dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan judi daring. Ia menyebut bahwa judi daring merupakan kejahatan lintas negara yang jejaringnya berskala global, sehingga perlu pula kolaborasi internasional.
“Pemerintah menggandeng mitra luar negeri bukan tanpa alasan. Judi daring ini jejaringnya global, sehingga perlu kolaborasi global pula,” ujarnya.
Upaya Meutya Hafid dan PPATK dalam memberantas judi daring sebelumnya telah menuai respons positif dari berbagai kalangan.
Pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada pemblokiran akses situs, tetapi juga penelusuran aliran dana yang digunakan operator judi, dinilai publik sebagai terobosan penting.
Pengawasan berbasis intelijen keuangan tersebut dianggap mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan aktivitas judi daring yang selama ini meresahkan masyarakat.
Apresiasi semakin kuat setelah data resmi pemerintah menunjukkan penurunan transaksi judi daring hingga 57 persen. Hal ini menegaskan bahwa strategi digital governance yang diterapkan mulai menunjukkan hasil nyata.
Langkah kolaboratif antara Komdigi, PPATK, dan sejumlah lembaga negara lainnya menjadi fondasi penting dalam upaya memutus jaringan perputaran uang yang menghidupi bisnis ilegal tersebut.
Nurul juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan situs atau konten mencurigakan agar pemberantasan judol dapat berlangsung menyeluruh.
“Kalau menemukan situs atau konten mencurigakan, laporkan. Ruang digital bersih adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Upaya pemerintah yang makin terukur ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital Indonesia. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat, peluang untuk memenangkan perang panjang melawan judi daring dinilai semakin besar.***
[w.R]
