Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui penguatan kebijakan dan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan global, sejalan dengan agenda prioritas nasional tahun 2026.
Penguatan kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyempurnaan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, hingga penguatan sistem evaluasi pendidikan berbasis data. Pemerintah juga mendorong transformasi tata kelola pendidikan agar lebih adaptif, akuntabel, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pakar pendidikan dari UIN Alauddin Makassar, Eka Damayanti mengapresiasi arah kebijakan pemerintah yang dinilainya semakin menunjukkan keseriusan dalam membangun mutu pendidikan secara menyeluruh.
“Saya melihat ada gebrakan yang cukup kuat dari Kemendikdasmen. Pendidikan bermutu memang tidak bisa diwujudkan hanya dengan satu program, tetapi harus melalui orkestrasi kebijakan yang saling menopang. Karena itu, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, pemanfaatan teknologi, dan peneguhan pendidikan karakter patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Eka.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan pentingnya tata kelola pendidikan yang kuat sebagai kunci peningkatan mutu.
“Penguatan tata kelola pendidikan menjadi fondasi penting agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.
Pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi berbasis data untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan pendidikan nasional.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Dengan langkah ini, pemerintah optimistis sistem pendidikan nasional akan semakin inklusif, berkualitas, dan mampu mencetak generasi unggul yang berdaya saing global.
Disisi lain Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pendidikan, Pem
