Tanpa Ribet Daftar, Sekolah Rakyat Percepat Akses Pendidikan Bermutu bagi Anak Rentan
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan investasi nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam meredam dampak dinamika global, sekaligus memastikan stabilitas sosial-ekonomi jangka panjang. Salah satu implementasi konkret terlihat melalui penguatan program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat publikasi serta memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan.
Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi sarana untuk memastikan transparansi informasi kepada publik.
“Jika pada awal peluncuran masih dalam tahap persiapan, kini Sekolah Rakyat sudah menerima siswa dan menjalankan proses pembelajaran secara aktif. Kami ingin memastikan publik mendapatkan informasi yang komprehensif, termasuk pengalaman langsung dari siswa, guru, hingga orang tua,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari investasi sosial pemerintah yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berbasis asrama. Sejak diluncurkan pada 14 Juli 2025, program ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan vokasi.
Dalam kunjungan tersebut, Kemkomdigi juga memfasilitasi dialog antara jurnalis dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, guna memperoleh perspektif menyeluruh terkait implementasi program di lapangan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses internet yang menjadi elemen penting dalam mendukung pembelajaran digital.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan berbasis data terpadu.
“Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan. Tidak boleh ada suap menyuap. Tidak boleh ada KKN. Tapi semuanya dijangkau berbasis DTSEN,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses penjangkauan calon siswa harus berjalan transparan dan akuntabel, sehingga bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran bagi kelompok desil terbawah.
